administrasi pembangunan

PEMBANGUNAN EKONOMI SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Ketika berbagai negara baru memperoleh kembali kemerdekaannya, melalui perang kemerdekaan atau melalui jalan damai di meja, kemerdekaan tersebut bukan saja menyangkut bidang politik, akan tetapi juga dalam bidang-bidang kehidupan dan penghidupan yang lain. Salah satu implikasi dari persepsi demikian ialah bahwa suatu negara bangsa untuk menentukan dan memilih sendiri cara-cara yang ingin ditempuhnya dalam upaya mencapai tujuan negara bangsa yang bersangkutan.
Terlepas dari cara dan pendekatan yang digunakan, berbagai tindakan yng diambil termasuk kebijaksanaan dan prioritas pembangunannya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Itulah sebabnya berkembang pandangan yang mengatakan bahwa suatu negara modern merupakan suatu negara kesejahteraan (welfare state). Meskipun di banyak negara industri maju konsep "negara kesejahteraan" tidak lagi menonjol seperti halnya di masa-masa lalu karena biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi para warganya, kiranya masih relevan untuk menekankan bahwa bagi negara-negara yang tergolong miskin dan sedang membangun konsep tersebut masih wajar untuk diwujudkan dan mekanisme unluk mencapai tujuan itu ialah dengan melakukan berbagai kegiatan pembangunan.
Akan tetapi karena berbagai faktor keterbatasan yang dihadapi oleh suatu negara seperti keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, keterbatasan daya, dan keterbatasan waktu suatu negara dihadapkan kepada keharusan untuk menentukan skala prioritas pembangunannya. Kemampuan yang dimiliki tidak memungkinkan penyelenggaraan pembangunan dilakukan secara simultan dengan intensitas yang sama.
Tuntutan dalam penentuan prioritas pembangunan bagi negara-negarn yang sedang membangun pada umumnya menunjuk pada pembangunan di bidang ekonomi. Tuntutan demikian mudah dipahami dan diterima karenu memang kenyataan menunjukkan bahwa keterbelakangan negara-negara tersebut paling terlihat dalam bidang ekonomi. Seperti dimaklumi, berbagai ciri negarn terbelakang atau sedang berkembang dalam bidang ekonomi antara lain ialah;

1. Banyaknya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut.
2. Di lain pihak, terdapat sejumlah kecil warga negara yang dengan standard internasional sekalipun tergolong sebagai orang yang kaya raya, terutama mereka yang menjadi usahawan pada tingkat konglomerat bahkan ada di antaranya yang menguasai perusahaan yang bersifat oligopoli.
3. Produk Domestik Kotor (Gross Domestic Product) yang rendah antara lain disebabkan oleh produktivitas nasional yang rendah sebagai salah satu konsekuensi dari sumber daya manusia yang tidak terampil.
4. Tingkat pendidikan rakyat yang belum tinggi dan bahkan banyak di antara penduduk yang masih buta aksara.
5. Perekonomian yang masih bersifat tradisional dalam arti berkisar pada kegiatan pertanian.
6. Kegiatan perekonomian lainnya, seperti perikanan, peternakan, hortikultura, sering hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan tidak ditujukan pada pemenuhan kebutuhan pasar.
7. Alhasil, kalaupun ada komiditi yang dihasilkan untuk dijual ke pasaran, termasuk untuk diekspor, bentuknya masih berupa bahan mentah dan bukan berupa produk jadi.
8. Infrastruktur yang mutlak diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi seperti jalan, sarana transportasi, dan sarana komunikasi tidak memadai.
9. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan sering tidak terkendali seperti dikatakan oleh seorang pakar ekonomi bahwa "di negara-negara terbelakang yang kaya makin kaya dan yang miskin dapal anak
10. Tingkat kewirausahaan yang rendah
Dengan perkataan lain, penduduk miskin di negara-negara terbelakang dihadapkan kepada "lingkaran setan" yang mengandung komponen sebagai berikut :
1. Pendapatan per kapita yang rendah.
2. Yang berakibat pada ketidakmampuan menabung.
3. Yang pada gilirannya berakibat pada tidak terjadinya pembentukan modal.
4. Tidak terjadinya pemupukan modal berarti tidak adanya investasi
5. Tidak adanya investasi berarti tidak terjadinya perluasan usaha.
6. Tidak adanya perluasan usaha berarti makin sempitnya kesempatan kerja.
7. Sempitnya kesempatan kerja berarti tingginya tingkat pengangguran.
8. Pengangguran berarti tidak adanya penghasilan.
9. Tidak adanya penghasilan berakibat pada tidak bergesernya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.
Strategi Pembangunan Ekonomi
Kiranya mudah untuk menerima pendapat bahwa tidak ada satupun strategi pembangunan ekonomi yang cocok digunakan oleh semua negara berkembang yang ingin meningkatkan kesejahteraanmateriil para warganya. faktor-faktor yang dihadapi, dapat disimpulkan adanya dua bentuk strategi pembangunan yang biasa ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang ialah modernisasi pertanian dan industrialisasi.
Modernisasi Pertanian. Pentingnya modernisasi pertanian harus dipandang paling sedikit dari dua sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri, terutama bahan pangan. Sisi kedua menyangkut penumbuhan dan pengembangan agrobisnis yang menghasilkan berbagai ekspor.
Faktor-faktor itulah yang menuntut harus terjadinya modernisasi pertanian. Dalam kaitan ini harus ditekankan bahwa hambatan yang sering dihadapi dalam modernisasi pertanian bukan semata-mata masalah penguasaan teknik bertani secara mutakhir. Bukan pula hanya karena kemampuan ekonomi yang rendah. Yang jauh lebih penting untuk mendapat perhatian ialah menemukan cara yang paling tepat untuk merubah sikap mental dari para petani tersebut. Para pakar pertanian sering mengemukakan paling sedikit tujuh hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya modernisasi pertanian.
Pertama: Memperkenalkan cara bertani yang modern seperti penggunaan mesin-mesin yang sesuai dengan topografl wilayah pertanian tertentu.
Kedua: Menggunakan bibit unggul yang telah dikembangkan melalui penelitian yang dilakukan oleh para peneliti pertanian dan telah terbukti membuahkan hasil yang jauh lebih memuaskan dibandingkan dengan bibit yang dikenal oleh para petani.
Ketiga: Penggunaan insektisida dan pestisida untuk memberantas hama yang sering merusak tanaman dan pada gilirannya menurunkan produksi hasil pertanian.
Keempat: Penggunaan sistem irigasi yang lebih baik agar tanaman memperoleh air yang diperlukannya untuk tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.
Kelima: Penggunaan pupuk yang lebih intensif. Berbagai jenis pupuk, termasuk pupuk kimiawi dan pupuk alam, diperlukan baik untuk kepentingan mempertahankan kesuburan tanah maupun untuk meningkatkannya.
Keenam: Intensifikasi pertanian. Jika hal-hal yang telah disinggung di muka terlaksana dengan baik, salah satu hasilnya ialah dimungkinkannya intensifikasi.
Ketujuh: Diversifikasi dan ekstensifikasi. Kiranya telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian ialah upaya yang sistematik untuk menganekaragamkan jenis-jenis tanaman pertanian dan tidak terpukau hanya pada satu tanaman andalan.
idustrialisasi Sebagai Alternatif
Telah disinggung bahwa di samping modernisasi pertanian, idustrialisasi merupakan alternatif lain yang dapat ditempuh dan memang ditempuh oleh negara-negara terbelakang dan sedang berkembang. Meskipun diakui dan disadari oleh para negarawan, politisi, tokoh-tokoh birokrasi, para ilmuwan, dan dunia usaha bahwa alternatif ini wajar dipertimbangkan. Dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi perlu diketahui berbagai masalah yang harus dipecahkan, antara lain sebagai berikut.
Sebagian besar penduduk terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki keterampilan teknis yang dituntut oleh proses industrialisasi. Karena latar belakang pendidikannya, Sangat terbatasnya modal yang mutlak diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan roda organisasi niaga. Tingkat kewirausahaan yang sangat rendah di kalangan mereka yang bergerak dalam kegiatan bisnis,
Mengentaskan Kemiskinan
Mengentaskan kemiskinan antara lain berarti bahwa tidak ada warga negara yang tidak mampu memuaskan berbagai kebutuhan primernya secara wajar. Akan tetapi perlu pula diperhatikan bahwa tidak cukup untuk melihat pengentasan kemiskinan semata-mata sebagai upaya peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang bersifat materiil. Dengan kata lain, pengentasan kemiskinan harus pula berarti peningkatan mutu hidup. Peningkatan mutu hidup menyangkut berbagai segi lain yang bukan berupa segi ekonomis, seperti peningkatan kemampuan untuk menunaikan kewajiban sosial, menyekolahkan anak, pengobatan dalam hal seseorang dan anggota keluarganya diserang penyakit, tersedianya dana untuk rekreasi, serta peningkatan kemampuan menabung. Singkatnya menjadikan para warga negara menjadi insan yang mandiri.
Menghilangkan Kesenjangan Sosial
Merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa di masyarakat bangsa, terdapat segelintir manusia yang sangat kaya raya di samping para warga negara yang tergolong tidak mampu. Berarti adanya kesenjangan sosial. Pembangunan ekonomi harus berhasil untuk menghilangkan atau paling sedikit memperkecil kesenjangan tersebut. Berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi kesenjangan sosial antara lain Peningkatan Mutu Kehidupan Kekaryaan, Penciptaan Lapangan Kerja, Sistem Perpajakan yang Progresif, Pasokan Bahan Secara Lokal, Peningkatan Kepedulian Sosial.
Tersedianya Dana Untuk Pembangunan Bidang-Bidang Lain
Penyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mencakup seluruh segi kehidupan dan penghidupan suatu masyarakat bangsa memerlukan dana yang besar. Di bidang politik, misalnya, dana dalam jumlah besar diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pembiayaan kegiatan lembaga-lembaga konstitusional, melaksanakan pendidikan politik, menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala, melaksanakan politik luar negeri, dan lain sebagainya.
Terpeliharanya Ketertiban Umum
Di kalangan aparat keamanan sering terdapat persepsi bahwa berkurangnya, apalagi hilangnya, kesenjangan sosial akan melicinkan jalan untuk terpeliharanya ketertiban umum yang mantap.
PEMBANGUNAN DI BIDANG SOSIAL BUDAYA
ASPEK UTAMA SOSIAL BUDAYA
Dari sekian banyak aspek sosial budaya yang relevan untuk mendapat perhatian dalam upaya memilih strategi pembangunan ada tujuh aspek yang sangat menonjol ialah: (a) bahasa, (b) adat istiadat dan tradisi, (c) persepsi tentang kekuasaan, (d) hubungan dengan alam, (e) "locus of control", (f) pandangan tentang peranan wanita, dan (g) "sistem keluarga besar" (extended family system). Dengan perkataan lain, keseluruhan masalah sosial budaya yang harus dihadapi dan dipecahkan melalui pembangunan sosial budaya berkisar pada sistem nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai keseluruhan.
Bahasa Sebagai Identitas Bangsa
Dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa bahasa merupakan aspek sosial budaya yang mutlak perlu untuk dikembangkan dan dilestarikan. Dikatakan demikian karena peranannya yang sangat penting sebagai salah saru alat pemersatu bangsa, di samping peranannya dalam proses komunikasi dan sekaligus sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Dalam kaitan ini perlu ditambahkan bahwa dalam masyarakat majemuk bahasa dapat dikategorikan sebagai bahasa nasional di samping adanya bahasa-bahasa daerah, dari berbagai suku atau ras.
Adat Istiadat dan Tradisi
Dapat dikatakan bahwa keseluruhan adat istiadat dan tradisi suatu masyarakat merupakan bagian penting dari budaya masyarakat yang bersangkutan. Pada dasarnya budaya suatu bangsa merupakan persepsi bersama tentang tata cara berperilaku dalam masyarakat tersebut. Dalam masyarakat mana pun, budaya berfungsi sebagai Pemelihara stabilitas sosial, Menentukan batas-batas keperilakuan dalam kehidupan bermasyarakat, Mekanisme pengendalian perilaku warga masyarakat, Pendorong interaksi positif dan harmonis.
Persepsi tentang Kekuasaan
Dalam organisasi, termasuk organisasi negara, selalu terdapat sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tertentu. Sumber kekuasaan dapat beraneka ragam seperti karena anggota dinasti yang memerintah kerajaan, dipilih menduduki jabatan kepemimpinan, karena wibawa pribadi.
Hubungan dengan Alani
Sebagai unsur sosial budaya, pandangan suatu masyarakat tentang hubungannya dengan alam perlu pemahaman yang tepat karena mempunyai kaitan dengan gaya hidup. Para pakar mengatakan terdapat tiga jenis pandangan mengenai hal ini, yaitu (a) manusia menguasai alam, (b) manusia dikuasai oleh alam, dan (c) manusia harus memelihara hubungan yang serasi dengan alam. Pandangan manapun yang dianut mempunyai implikasi yang sangat luas dalam kehidupan seseorang atau suatu masyarakat. Misalnya dalam hal visi tentang masa depan, kesediaan mengambil risiko, anggapan tentang penting tidaknya perencanaan, sikap optimisme atau pesimisme, dan lain sebagainya.
Pandangan tentang Peranan Wanita
Pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fenomena sosial yang relatif baru. Di banyak masyarakat, emansipasi wanita bahkan belum terjadi. Pandangan tradisional yang sangat prevalen menempatkan kaum wanita pada posisi "warga negara kelas dua" dengan peranan yang sudah jelas, yaitu "tinggal di rumah, mengurus rumah tangga, melayani suami, dan membesarkan anak-anak". Di lingkungan masyarakat modern pandangan tersebut telah banyak berubah, antara lain karena sekitar 50% umat manusia terdiri dari wanita, gerakan emansipasi yang dipelopori oleh kaum wanita sendiri dan karena terbukanya akses bagi kaum wanita untuk menikmati pendidikan formal sampai ke strata yang paling tinggi sekalipun. Akibatnya, dalam semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, makin banyak wanita yang memainkan peranan yang semakin penting dan menduduki semua eselon jabatan pimpinan hingga yang tertinggi.
GOLONGAN-GOLONGAN MASYARAKAT
Golongan Tradisionalis
Dengan menyimak secara teliti ciri-ciri masyarakat di negara-negara terbelakang dan sedang membangun, kiranya tidak akan terlalu jauh dari kebenaran apabila dikatakan bahwa mayoritas warga masyarakat terdiri dari golongan tradisional, ciri pokok dari golongan ini adalah Mereka cenderung menolak proses modernisasi, orientasi waktu, yaitu berorientasi ke masa lalu, tingkat pendidikan yang pada umumnya masih rendah, stratifikasi sosial diteri-ma sebagai suatu hal yang wajar, Kecenderungan kuat menolak perubahan, ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat.
Golongan Modernis
Salah satu segi yang amat penting dari pembangunan sosial budaya adalah pengembangan sumber daya manusia sebagai aset paling strategis dari bangsa dan negara, jumlah anggota kelompok modernis inilah yang harus diperbanyak secara terencana, terprogram, dan berkesinambungan. ciri-ciri golongan ini antara lain adalah Memiliki wawasan luas yang menyangkut tata kehidupan modern, orientasi waktunya masa depan, kesediaan memainkan peranan pelopor dalam kehidupan.
Golongan Ambivalen
Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena keseluruhan ciri-cirinya menunjukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit di masyarakat. Tindakannya selalu didasarkan pada untung rugi bagi diri sendiri. 3 ciri yang sangat menonjol adalah Orientasi waktu kelompok ini adalah masa sekarang. Bagi kelompok ini tampaknya berlaku "rumus" bahwa suatu perubahan yang dipelopori oleh pihak lain, seperti kaum modernis misalnya, hanya akan diterima apabila dipersepsikan bahwa perubahan tersebut akan "gemerincing di kantongnya". Ciri negatif seperti dikemukakan di atas masih "dilengkapi" lagi dengan ciri lain, yaitu cepatnya mereka berganti "warna" dari "warna" lama yang tidak menguntungkan menjadi "warna" yang lebih menjamin kenikmatan sekarang.
PENDIDIKAN WAHANA UTAMA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
Pendidikan Formal
Telah dimaklumi bahwa pendidikan formal berlangsung secara berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan formal biasanya berlangsung di sekolah dan sasaran utamanya adalah mengalihkan pengetahuan dari pendidik kepada anak didik. Banyak aspek lain yang perlu pula ditangani melalui pendidikan formal, seperti aspek moral, aspek etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, cara berpikir secara rasional, keberanian mengambil risiko, ketegasan dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dimaksudkan semata-mata demi kemajuan para warga masyarakat secara individual, akan tetapi demi kemajuan bangsa dan negara.
Pelatihan Sebagai Aspek Pendidikan Formal
Mencerdaskan bangsa tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pendidikan formal. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan yang sangat beraneka ragam. Seperti dimaklumi, pelatihan merupakan upaya untuk mengalihkan keterampilan dari pelatih kepada para peserta pelatihan. Sering orang berpendapat bahwa pelatihan hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin menguasai segi-segi teknis suatu pekerjaan seperti montir dan sejenisnya. Pelatihan dapat pula diselenggarakan untuk memberikan kemahiran dan keterampilan baru bagi semua profesi, jabatan, dan dudukan. Bahkan juga untuk merubah sikap seseorang. Pelatihan tidak hanya berupa kegiatan di kelas akan tetapi terdapat dalam bentuk-bentuk lain seperti seminar, diskusi panel, konferensi, dan lain-lain.
Pemberantasan Buta Huruf
Tingkat pendidikan rata-rata warga masyarakat di negara-negara terbelakang masih rendah. Dan bahkan tidak sedikit warga negara yang masih buta aksara. Upaya memberantas buta aksara harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa pun akan mengakui bahwa kemampuan membaca dan menulis akan memperluas cakrawala pandangan seseorang. Misalnya di satu pihak ia dapat menggali sendiri informasi yang diperlukannya dan di pihak lain yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang dimilikinya dan diperlukan oleh orang lain. Manfaat lain ialah dimungkinkannya seseorang menambah pengetahuan dan keterampilan yang pada gilirannya menambah alat yang dapat digunakan untuk memperkaya kehidupannya.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di muka ialah bahwa masyarakat yang sedang membangun mutlak perlu mengembangkan apa yang sering disebut sebagai "industri pengetahuan" (knowledge industry) yang. kemungkinkan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan seumur hidup. Kiranya dapat dinyatakan bahwa umat manusia belum menemukan cara lain untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang sosial budaya kecuali melalui pendidikan dengan aneka ragam bentuk, jenis, cakupan, sasaran, dan objeknya.


PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan berarti ditingkatkannya usaha untuk menciptakan ketahanan nasional yang tangguh, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, administrasi pemerintahan dan keamanan nasional. Ketahanan nasional merupakan conditio sine qua non pembangunan oleh karena tanpa ketahanan nasional yang tangguh, tidak terdapat kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi herbagai faktor penghambat demi kejayaan negara, demi tumbuhnya tata kehidupan kenegaraan yang serasi, dan lancarnya pelaksanaan pembangunan pada khususnya.
PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL
Ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang perlu diciptakan dan dipelihara secara terus-menerus. Ketahanan bukanlah merupakan suatu fenomena sosial politik yang tumbuh dengan sendirinya dan bukan pula merupakan suatu variabel yang berdiri sendiri. Ketahanan nasional berkaitan erat dengan serta memperhitungkan berbagai variabel dalam suatu negara.
Meskipun belum terdapat keseragaman pendapat di kalangan para ahli tentang berbagai variabel yang harus diperhitungkan dalam menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan ketahanan nasional yang tangguh, delapan variabel yang tampaknya menonjol ialah penduduk, kekayaan alam, ideologi nasional,ekonomi, politik, sosial budaya, faktor geografis, kekuatan militer.
Faktor Geografis
Letak dan kondisi geografis serta luasnya wilayah kekuasaan suatu negara ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap pola pengembangan suatu sistem ketahanan nasional. Suatu negara daratan dan terletak di bagian dunia dengan empat musim, semi, panas, gugur, dan dingin, memerlukan pola ketahanan nasional yang berbeda dengan pola ketahanan nasional suatu negara kepulauan dan terletak di daerah katulistiwa dan mengenal hanya dua "musim", yaitu musim kering dan musim hujan. Relevansi faktor geografis dengan ketahanan nasional terlihat juga pada bidang transportasi dan komunikasi. Negara kepulauan memerlukan sarana dan prasarana tranportasi yang tidak sama dengan keperluan suatu negara daratan baik yang menyangkut transportasi darat, laut, dan udara. Jaringan komunikasi yang diperlukanpun berbeda dengan beraneka ragam penggunaannya.
Faktor Penduduk
Banyak cara yang dapat digunakan untuk menyoroti relevansi penduduk dengan ketahanan nasional, seperti jumlahnya, konfigurasinya, penyebarannya, dan dampak urbanisasi. Ada negara yang penduduknya berjumlah ratusan juta orang. Ada pula negara yang berpenduduk puluhan juta, atau hanya beberapa juta. Bahkan ada pula negara yang dikenal dengan istilah "micro states" yang penduduknya hanya ratusan ribu atau bahkan mungkin hanya puluhan ribu orang.
Faktor Kekayaan Alam
Kenyataan menunjukkan bahwa "distribusi" kekayaan alam tidak sama di antara negara-negara di dunia. Ada negara yang sumber daya alamnya melimpah, akan tetapi sebaliknya tidak sedikit negara yang miskin dalam hal sumber daya alam. Telah umum diketahui bahwa sebagian sumber daya alam terdapat di darat dalam arti di permukaan tanah dan dalam tanah dengan berbagai hasilnya, lahan subur untuk pertanian, aneka barang tambang serta di laut dalam arti di permukaan laut dan di bawah laut. Bahkan juga di dasar laut asal saja manusia mampu menguasai teknologi kelautan untuk "menggalinya".
Secara teoretis, negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah relatif lebih mudah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan yang pada gilirannya memungkinkan bangsa yang bersangkutan memelihara ketahanan nasional yang tangguh. Akan tetapi sebaliknya, negara-negara demikian harus dan biasanya memang menyadari bahwa negara tersebut bukannya tanpa permasalahan, dihubungkan dengan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pertahanan dan keamanan pada khususnya.
Faktor Ideologi
Ideologi yang dianut oleh suatu negara bangsa merupakan falsafah dan pedoman hidup bagi bangsa yang bersangkutan. Bahkan suatu ideologi yang. kuat merupakan satu alat pemersatu yang sangat penting artinya. Dapat dikatakan bahwa bangsa yang memiliki apa yang penulis bahas di muka sebagai "indigenous ideology" seyogianya menggalinya dari sejarah, karakteristik, kepribadian, tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan bangsa itu sendiri. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara ideologi nasional bukanlah tugas yang mudah.
Faktor Politik
Telah dimaklumi dan umum diakui bahwa kehidupan politik dalam suatu negara berkisar pada penumbuhan dan pemupukan demokrasi yang mencerminkan filsafat politik yang sangat mendasar yaitu bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, beberapa aspek politik yang mutlak perlu mendapat perhatian dalam rangka ketahanan nasional adalah Menolak tekanan politik dari berbagai pihak dari luar, Adanya beberapa organisasi politik, Berlangsungnya pendidikan politik bagi rakyat, Adanya pers yang bebas tetapi sekaligus bertanggung jawab, Berfungsinya semua lembaga konstitusional.
Faktor Ekonomi
Biasanya tanpa ketahanan ekonomi, ketahanan nasional suatu negara akan sangat mudah goyah karena sangat rawan terhadap berbagai faktor destabilitasi Dalam arti yang sebenar-benarnya, untuk mencapai ketahanan ekonomi itulah suatu negara terbelakang dan sedang membangun menempatkan pembangunan ekonomi pada peringkat teratas dalam skala pembangunan nasionalnya. Telah diketahui pula bahwa melalui pembangunan di bidang ekonomi, berbagai sasaran ingin dicapai, seperti:
1. peningkatan pendapatan dan produktivitas nasional, peningkatan pendapatan dan produktivitas per capita, perluasan kesempatan kerja, pembagian "kue" nasional secara lebih adil dan merata,
2. mempersempit kesenjangan sosial ekonomi antara sebagian kecil warga masyarakat yang mampu dan sebagian besar yang masih tergolong miskin
3. mempercepat proses industrialisasi, modernisasi pertanian guna menopang industrialisasi, meningkatkan kemampuan bersaing berdasarkan keunggulan kompetif, tumbuhnya kemampuan berwiraswasta, dan
4. kemandirian di bidang ekonomi tanpa mengabaikan pentingnya kemitraanj dengan berbagai pihak di luar negeri.
faktor Sosial Budaya
Sebagai salah satu faktor penopang ketahanan nasional, aspek sosial budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat tidak kurang pentingnya untuk mendapat perhatian. Segi-seginya pun sangat luas karena menyangkut hal-ha seperti adat istiadat, tradisi, norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat, bahasa, pendidikan, dan bahkan keagamaan. aspek-aspek paling relevan, Pertama: Bahwa dalam upaya menuju dan mencapai masyarakat modern, suatu masyarakat bangsa harus tetap mampu mempertahankan jati dirinya meskipun sangat mungkin ada segi-segi jati diri tersebut yang memerlukan penyesuaian dengan tata krama hidup modern. Hal ini tidak dapat dielakkan karena dalam era keterbukaan dan mobilitas tinggi, menerima segi-segi positif budaya lain tidak harus dipandang sebagai hal yang tabu. Berarti sangat diperlukan daya selektivitas yang tinggi. Kedua: Para pemimpui di ncj-ara yang sedang membangun perlu mengembangkan visi jangka panjang tlan melakukan kegiatan sosialisasi agar visi tersebut menjadi milik seluruh bangsa. Wahana terbaik untuk sosialisasi tersebut ialah dengan menggunakan jalur pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Ketiga: Mengagungkan nilai-nilai spiritual antara lain dengan jalan: (a) terjaminnya kebebasan beragama bagi setiap dan seluruh warga masyarakat sesuai dengan keyakinan masing-masing, (b) menumbuhkembangkan toleransi antara umat yang menganut .igama yang berbeda-beda karena agama bersifat sangat pribadi dan menyangkut hubungan seseorang dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan (c) bebasnya para penganut agama tertentu dari campur tangan apalagi pengaturan dari pihak mana pun sepanjang menyangkut ritual keagamaan yang ditentukan oleh .igama masing-masing. Keempat: Meningkatkan toleransi semua pihak dalam hal timbulnya perbedaan pendapat tentang aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan pendapat harus dipandang sebagai perkayaan kehidupan
Faktor Militer
Di kalangan negarawan, para politisi, dan pakar kemiliteran pernah terdapat pandangan bahwa negara-negara Sekutu memutuskan terlibat dalam Perang Dunia II dengan sasaran bahwa Perang Dunia II tersebut diharapkan menjadi "suatu peperangan untuk mengakhiri semua peperangan" (a war to end all wars), Meskipun pandangan tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai suatu "ilusi" ternyata masyarakat dunia memang tampaknya menyadari bahwa peperangan hanya akan berakibat pada penderitaan yang tiada taranya. Jutaan manusia menjadi korban, terjadinya perlombaan senjata termasuk senjata nuklir dan senjata pemusnah massal (mass destruction weaponry) tumbuhnya industri militer yang sangat besar dan kuat, penggunaan dana yang sebenarnya terbatas untuk membangun kekuatan militer padahal sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan di bidang-bidang yang lain dan berbagai implikasi negatif lainnya.
PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Kesadaran tentang pentingnya kerja sama dengan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan, apakah itu tujuan individu atau tujuan kelompok, berangkat dari kenyataan bahwa secara inheren dalam diri setiap manusia terdapat keterbatasan-keterbatasan, baik dalam arti fisik, mental intelektual dan bahkan biologis. Dalam praktek berbagai keterbatasan tersebut tidak memungkinkan seorang manusia memuaskan segala keinginan, harapan, cita-cita, dan kebutuhannya apabila bekerja sendirian tanpa dibantu oleh orang lain.
Dalam suatu masyarakat yang sangat sederhana sekalipun, dalam keadaan mana tujuan yang hendak dicapai masih sederhana dan kebutuhan yang hendak dipuaskan tidak rumit, kerja sama dengan orang lain sudah dirasakan pentingnya. Meskipun benar bahwa ketika "pusat" kehidupan manusia adalah keluarga dan kegiatan pemuasan berbagai kebutuhan fisik terbatas pada pemanfaatan alam sekitar seperti berburu dan bercocok tanam pola kerja sama yang diperlukan sering hanya melibatkan anggota suatu keluarga tertentu saja. Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia di muka bumi maka timbullah kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang dasar pembentukannya pun makin beraneka ragam seperti pertalian darah, asal usul wilayah permukiman, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Lahirlah apa yang kemudian dikenal :bagai "clan" atau suku. Demikian selerusnya hingga akhirnya terciptalah kelompok besar yang disebut "bangsa". Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa "senasib, sepenanggungan, dan seperasaan" biasanya lalu sepakat lerabentuk suatu negara. Demi keteraturan hidup bersama sebagai suatu bangsa, dibentuklah pemerintahan negara yang ciri-cirinya antara lain ialah (a) menguasai suatu wilayah tertentu, (b) mempunyai rakyat, (c) merdeka dan berdaulat yang mendapat pengakuan pemerintah dan negara lain.
FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAH TERHADAP WARGANYA
Dalam perkembangannya, setiap negara mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut telah berakibat pada pemberian empat predikat yang kesemuanya mengejawantah dalam peningkatan peranan pemerintah dalam mengemudikan perjalanan negara yang bersangkutan. Empat predikat tersebut ialah negara sebagai negara politik, negara sebagai negara hukum, negara sebagai negara kesejahteraan, dan negara sebagai negara administratif yang ciri-cirinya seperti di bawah ini.
Negara Sebagai Negara Politik (Political State)
Telah umum diketahui bahwa berkaitan dengan wilayah kekuasaan tertentu, adanya sejumlah rakyat dan adanya pemerintah yang sebagai suatu kesatuan politik merdeka dan berdaulat predikat tertua yang diperoleh suatu negara ialah sebagai "negara politik" (political slate).
Negara Sebagai Negara Hukum (Legal State)
Sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat antara lain karena tingkat pendidikan yang semakin tinggi para warga negara semakin sadar akan pentingnya perolehan haknya dan pentingnya penunaian kewajibannya kepada negara dan pemerintah meskipun gejala umum menunjukkan bahwa biasanya perolehan hak lebih menonjol ketimbang penunaian kewajiban.
Banyak jenis hak yang ingin diperoleh masyarakat, seperti perlindungan atas jiwa dan harta, perlakuan yang tidak diskriminatif di mata hukum, menyelesaian konflik atau masalah melalui jalur hukum, tidak tercabutnya hak-haknya sebagai warga negara serta tidak diperlakukan semena-mena oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah atau penguasa.
Negara Sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Sebagaimana halnya setiap organisasi, negara pun didirikan untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu. Sering terdengar ungkapan yang mengatakan bahwa tujuan merupakan "bintang penuntun" bagi organisasi. Untuk mempemudah pemahaman pentingnya tujuan, para pakar mengatakan bahwa tujuan dapat dikategorisasikan menjadi tujuan akhir dan tujuan antara yang dapat bersifat jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Ciri-ciri tujuan akhir ialah: (a) bersifat idealistik, (b) jangkauan waktunya tidak terbatas, (c) dinyatakan secara kualitatif, dan (d) masih abstrak. Dengan ciri-ciri demikian, mungkin saja para anggota organisasi dalam hal negara yaitu para warga negara belum atau bahkan tidak memahami maknanya yang konkret. Akan tetapi meskipun demikian, tiga hal fundamental perlu diperhatikan, yaitu: (a) tujuan diterima sebagai suatu hal yang wajar untuk dicapai, (b) tidak perlu dipersoalkan siapa yang menentukannya yang bagi suatu negara biasanya adalah para pendirinya ("the founding fathers of the state) dan (c) semua komponen masyarakat berkewajiban untuk memberikan kontribusinya demi pencapaian tujuan tersebut.
Negara Sebagai Negara Administratif (Administrative State)
Salah satu produk pendidikan adalah warga negara yang makin sadar tentang pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini pulalah negara sebagai negara hukum harus dilihat. Demikian pula halnya dengan pola kehidupan politik dan ekonomi yang demokratis karena melalui proses demokratisasi itulah rakyat diberdayakan. Seperti dimaklumi, salah satu manifestasi utama dari pemberdayaan ialah bahwa rakyat diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan yang menyangkut "nasibnya". Dengan kata lain, pemberdayaan menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan bahwa pemerintah dengan seluruh jajarannya merupakan abdi negara dan abdi masyarakat.
Disoroti khusus dari sudut pandang demikian, negara mendapat predikat lain yaitu sebagai negara administratif (administrative state). Dengan predikat tersebut, timbul aksentuasi baru dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Artinya, semua fungsi-fungsi pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang "didelegasikan" oleh rakyat kepadanya seperti fungsi politik, fungsi diplomasi, fungsi penegakan hukum, dan Iain-lain tetap berlaku. Akan tetapi di samping semua fungsi tersebut, muncul ke permukaan pada tingkat yang dapat dikatakan menonjol dua fungsi baru, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai "upaya yang :cara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara rencana menuju masyarakat modern." Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara absolut.
Peran Selaku Stabilisator
Salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan juga pertahanan dan keamanan. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil, sukar mengharapkaan terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan.
Peran Selaku Inovator
Inovasi merupakan salah satu "produk" dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting, cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan di atas. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena "menang" dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Dengan kata lain, tingkat penolakan oleh masyarakat akan tinggi. Sebaliknya, dengan pemilikan keabsahan yang tinggi.
Peran Selaku Modernisator
Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Herbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri kepada negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan de jure.
Peran Selaku Pelopor
pemerintah harus terlebih dahulu nenerapkan inovasi dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Secara eksplisit pandangan itu juga berarti bahwa pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan ("role model”) bagi seluruh masyarakat.
Peran Selaku Pelaksana Sendiri
Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, karena tidak diminati oleh masyarakat secara konstitusional merupakan tugas pemerintah.
PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Langkah-Langkah Dalam Administrasi Pembangunan
Ciri-ciri kegiatan pembangunan ialah dilaksanakan secara sadar, komprehensif, terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Telah dimaklumi pula bahwa pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian tujuan akhir bangsa yang, bagaimanapun dirumuskan, dan ditujukan pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Penyelengaraannya memerlukan suatu sistem administrasi yang andal dalam arti mampu mengambil sembilan langkah secara tepat. Sembilan langkah itu ialah: (a) penumbuhan motivasi untuk membangun, (b) perumusan dan pengambilan keputusan politik, (c) peletakan dasar hukum, (d) perumusan rencana pembanguna nasional, (e) merinci rencana menjadi program kerja, (f) penentuan proyek-proyek pembangunan, (g) implementasi kegiatan pembangunan, (h) penilaian hasil-hasil yang dicapai, serta (i) penciptaan dan penggunaan suatu sistem umpan balik.
Paradigma "Baru" Administrasi Negara
Pembangunan nasional menuntut aparatur pemerintah memainkan peranan yang dominan. Untuk itu, para pakar administrasi pembangunan telah mengembangkan sejumlah paradigma baru administrasi negara. Memang harus diakui bahwa paradigma tersebut merupakan kondisi yang ideal dan oleh karena itu tidak serta merta terpenuhi. Akan tetapi tidak ada pilihan lain kecuali berupaya untuk mewujudkannya. Pembahasan singkat berbagai paradigma tersebut ialah sebagai berikut.
Aparatur yang Berdaya Guna
Paradigma ini sesungguhnya merupakan salah satu paradigma klasik, akan tetapi ternyata tetap relevan bagi setiap jenis organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin apalagi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Bahkan daya guna atau efisiensi merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus selalu dipegang teguh oleh semua pihak. Disoroti khusus dari sudut administrasi pembangunan, alasan fundamental untuk mengatakan demikian ialah karena pemerintah selalu dihadapkan kepada situasi ketangkaan karena keterbatasan kemampuan menyediakan dana, daya, sarana, prasarana, sumber daya manusia yang ahli, terampil, dan waktu. Karena itu dalam manajemen pembangunan berlaku "rumus" bahwa tidak pernah ada alasan bagi aparatur pemerintah untuk tidak bekerja efisien.
Aparatur yang Berhasil Guna
Aparatur yang berhasil guna atau efektif berarti mampu memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang telah ditentukan atau dialokasikan dengan hasil yang optimal bahkan jika mungkin maksimal dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan pula. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kerja merupakan "saudara kembar" dart efisiensi.
Salah satu implikasi dari paradigma ini dalam praktek ialah bahwa agar mampu bekerja secara efektif, bukan hanya penting menyadari keterbatasan yang dihadapi, akan tetapi juga etos kerja yang mengatakan bahwa dalam menyelenggaraan kegiatan pembangunan, selalu diperlukan konsep baru dan terbaru. Konsep dan ide baru hanya mungkin timbul jika para pelaksana berpikir kreatif dan bertindak inovatif.
Aparatur yang Produktif
Produktivitas kerja pada dasarnya berarti perolehan hasil (output) yang maksimal dengan menggunakan masukan (input) yang minimal. Masukan menjadi hasil setelah melalui proses tertentu. Agar bekerja secara produktif, proses yang terjadi harus efisien dan efektif. Dengan perkataan lain, produktivitas merupakan hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas.
Aparatur yang Bersih
Telah diketahui bahwa suatu pemerintahan yang demokratis tidak pernah menginginkan adanya aparatur yang tidak bersih. Apakah dinyatakan secara eksplisit atau sekadar implisit, mewujudkan aparatur yang bersih merupakan bagian integral dari kebijaksanaan umum yang ditempuh oleh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan.
Aparatur yang Berwibawa
Dapat ditegaskan bahwa wibawa aparatur pemerintah tidak bersumber dari kekuasaan yang dimilikinya. Wibawa tersebut timbul antara lain karena (a) kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, aman, dengan prose mg sederhana tetapi bersahabat, (b) pengetahuan yang mendalam tentang bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, (c) kemahiran dan keterampilan yang tinggi dalam menyelenggarakan fungsinya, (d) disegani tetapi tidak ditakuti oleh masyarakat, (e) pemilikan informasi yang tidak dimiliki oleh pihak mana pun di masyarakat tetapi dengan mudah dapat diakses oleh warga masyarakat yang membutuhkannya, kecuali informasi yang menyangkut rahasia negara.
Aparatur yang Profesional
Kenyataan dalam kehidupan modem menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu produknya berkembang sangat pesat, bahkan pada tingkat kepesatan yang belum pernah dialami oleh umat manusia sebelumnya. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa masyarakat semakin cerdas berkat aksesnya kepada pendidikan formal yang semakin tinggi. Dalam keadaan demikian, tuntutan mereka kepada aparatur pemerintah pun semakin meningkat. Peningkaran tuntutan lersebut tidak hanya karena kebutuhan mereka yang harus dipuaskan semakin rumit, akan tetapi juga karena meningkatnya kesadaran mereka akan perolehan haknya.
Aparatur yang Kreatif
Telah dicatat di muka bahwa salah satu "tuduhan" yang sering dilemparkan kepada aparatur pemerintah ialah kecenderungan bersikap kaku dalam penegakan hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan. Telah dicatat pula bahwa ketaatan aparatur pemerintah kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mungkin dilebih-lebihkan terutama karena peranannya selaku panutan bagi warga masyarakat lainnya.
Aparatur yang Antisipatif dan Proaktif
Kenyataan hidup yang pasti akan selalu dihadapi ialah terjadinya perubahan. Artinya aparatur pemerintah akan menghadapi lingkungan yang dinamis. Perubahan yang terjadi dapat relatif lambat, akan tetapi juga mungkin terjadi dengan cepat. Mungkin pula tanpa gejolak atau gejolak lemah atau gejolak kuat.
Aparatur yang Mempunyai Visi
Visi adalah pernyataan tentang kondisi masa depan yang diinginkan. Visi biasanya dinyatakan secara formal tetapi umum dalam arti tidak rinci. Akan tetapi visi harus menjadi milik semua orang dalam organisasi dan dalam hal administrasi pembangunan.
BERBAGAI SASARAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
Pembahasan tentang aspek keiembagaan sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi organisasi di lingkungan eksekutif pemerintahan negara, dan tidak termasuk aspek kelembagaan legislatif dan juga tidak yudikatif. Pembatasan hanya karena yang menjadi sorotan perhatian pembangunan administrasi birokrasi pemerintahan.
Prinsip-Prinsip Organisasi
Titik tolak yang kiranya tepat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi dilihat dari aspek kelembagaannya ialah pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya. Sepuluh prinsip yang menonjol adalah sebagai berikut Fungsionalisasi, Kejelasan misi, Kejeiasan tujuan, pembagian tugas, departementalisasi, keseimbangan amtara wewenang dan tanggung jawab, kesatuan arah, kesatuan komando, kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan, rentang kendali.
Tipologi Struktur Organisasi
Pengenalan berbagai tipologi struktur organisasi sangat penting. Dengan pengenalan tersebut, ciri-cirinya dalam arti kekuatannya dan kelemahannya diketahui dan dengan demikian mempermudah penentuan pilihan struktur yang saling tepat untuk digunakan.
Teori organisasi klasik mengetengahkan berbagai tipe organisasi yaitu organisasi lini, organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, organisasi matriks, dan organisasi kepanitiaan ("adhocracy"). Satu catatan kecil yang perlu dibuat ialah bahwa khusus di lingkungan angkatan bersenjata dikenal pula dua tipe yang lain yaitu tipe direktorat dan "general staff" yang tidak dibahas karena kurang relevansinya dengan sasaran.
Manajemen Sumber Daya Manusia
Dapat ditegaskan bahwa daiam organisasi apa pun, termasuk berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintahan, sumber daya manusia merupakan sumber yang paling strategis. Berbagai alasannya adalah sebagai berikut Bukan zamannya lagi untuk memperlakukan manusia hanya sebagai salah satu "alat produksi", Pentingnya sumber daya manusia juga terlihat dari kenyataan bahwa karena manusia mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh sumber daya lain, seperti harkat martabat yang mutlak, "Predikat" yang umum diberikan kepada manusia menggambarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks, Dalam melaksanakan manajemen sumber daya manusia, penting bagi para pejabat pimpinan untuk menyadari bahwa dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan sekalipun, pengenalan manusia secara paripurna belum terjadi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, manajemen sumber daya manusia harus dijadikan sebagai salah satu sasaran pokok dalam pembangunan administrasi. Dengan perkataan lain, satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi harus mampu secara efektif menyelenggarakan semua fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Fungsi-fungsi tersebut dibahas secara garis besar berikut ini.
Kerangka Dasar Pemikiran Manajemen Sumber Daya Manusia
Mengingat pentingnya peranan yang harus dimainkan oleh aparatur pemerintah dalam seluruh proses pembangunan nasional dan karena tuntutan pemahaman dan penerapan paradigma baru administrasi negara, kiranya sangat penting untuk memahami kerangka dasar pemikiran dalam menjalankan manajemen sumber daya manusia seperti Peningkatan Kemampuan Organisasi Menghadapi Berhagai Tantangan.
Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Dalam setiap organisasi yang besar, termasuk dalam lingkungan pemerintahan, selaiu terdapat satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dengan nomenklatur apa pun satuan kerja tersebut dikenal seperti divisi, direktorat, biro, bagian, dan lain scbagainya. Satuan kerja tersebut menyelenggarakan fungsi penunjang. Artinya, satuan kerja tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan kepada semua satuan kerja lainnya dalam organisasi dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Pemberian dukungan itu dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia.
Pengembangan Kemampuan (Capacity Building)
Telah ditekankan di muka bahwa dikaitkan dengan transparansi, keterikatan, orientasi pelayanan, perubahan tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesediaan menerima perubahan dengan segala implikasinya, menuntut seluruh aparatur pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Salah satu wahana yang paling efektif untuk melakukannya ialah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dalam kaitan ini perlu ditekankan bahwa bagi para karyawan pendidikan dimaksudkan sebagai bagian dari strategi pengembangan, bukan pembentukan. ikatakan demikian karena secara teoritikal, pembentukan sudah seharusnya terjadi pada proses belajar-mengajar di lingkungan lembaga pendidikan formal, bahkan setelah mereka memasuki lapangan pekerjaan.
Pengembangan Citra Positif
Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sering mempunyai persepsi negatif tentang citra birokrasi Tidak jarang terdengar "tuduhan" yang dilemparkan kepada birokrasi yang bernada negatif seperti bekerja lamban, menggunakan prosedur yang berbelit-belit, orientasi kekuasaan, jarak kekuasaan yang jauh, arogan baik secara institusional maupun secara individual, kaku dalam menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan, sikap seolah-olah ketentuan normatif yang berlaku bagi masyarakat tidak berlaku baginya, perlakuan yang diskriminatif dalam memberikan pelayanan, tertutup, tidak jujur, korup, dekat dengan dunia usaha yang menimbulkan kolusi, dan lain sebagainya.
Dapat dikatakan bahwa pada umumnya pimpinan pemerintahan negara tidak merestui sikap bawahannya yang demikian. Artinya, pimpinan pemerintahan pada umumnya menginginkan adanya aparatur yang bersih dan memiliki citra positif. Terlepas dari praktek-praklck yang lerjadi di lapangan, citra negatjf irokrasi itu hams diubah schingga menjadi citra positif. Berbagai cara yang dapat ditempuh antara lain ialah komitmen manajemen puncak untuk memberantas korupsi dan kolusi, menjadikan diri sebagai panutan dan teladan, pengenaan sanksi berat terhadap mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, meningkatan kesejahteraan pegawai dan keluarganya, mendidik masyarakat untuk berani menuntut pegawai negeri agar bertindak dan bersikap jujur, dan bagi para pejabat pimpinan menanggapi secara positif dan cepat laporan yang masuk dari masyarakat dan tidak justru membela para bawahannya karena jiwa korsa (esprit d' corps) yang "salah kaprah”.


Perihal Budaya Organisasi
Budaya organisasi adalah persepsi yang sama tentang makna hakiki dari kehidupan bersama dalam organisasi. Budaya organisasi mencakup semua segi kehidupan organisasional mulai dari yang filsafati, strategi, kebijaksanaan, etos kerja, sampai kepada hal-hal yang bersifat teknis seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara berinteraksi satu sama lain, dan sebagainya. Singkatnya budaya organisasi mengatur cara berperilaku dalam organisasi yang bersangkutan. menciptaan dan pemeliharaan budaya organisasi sangat penting karena dari budaya organisasi itulah organisasi tersebut dikenali. Dengan perkataan lain, budaya organisasi menunjukkan ciri khas organisasi yang bersangkutan.
Pentingnya penciptaan, penumbuhan, dan pemeliharaan budaya organisasi terlihat lebih jelas lagi apabila diingat bahwa budaya organisasi mempunyai lima fungsi yang sangat penting, yaitu: (a) sebagai penentu batas-batas perilaku, (b) perekat yang menjamin kesatuan dan persatuan di kalangan para anggotanya, (c) untuk mengurangi ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif, (d) untuk mengurangi kegiatan pengendalian dan pengawasan para pejabat pimpinan terhadap para bawahannya, dan (e) penjamin stabilitas sosial dalam organisasi. Sasaran akhirnya ialah agar seluruh anggota organisasi melakukan penyesuaian yang diperlukan sehingga menampilkan perilaku yang sesusai dengan "the way things are done in this organization".
Menjadikan budaya organisasi sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi berarti bahwa budaya organisasi haruslah sedemikian kuat sehingga mampu menjalankan lima fungsi yang telah disinggung di muka. Akan tetapi sebaliknya, budaya organisasi harus tidak sedemikian kuatnya sehingga dapat diubah apabila perkembangan internal dan eksternal menuntutnya. Hal ini sangat penting karena seperti dimaklumi, satu-satunya hal yang konstan di dunia adalah perubahan.