administrasi keuangan negara

Pendekatan Sistem Anggaran
PENDEKATAN SISTIM PENGANGGARAN

Keuangan Negara telah mengamanatkan bahwa proses penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dalam kerangka jangka menengah. Pendekatan Penganggaran Terpadu Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.
Pengangaran terpadu ini meliputi : keterpaduan pengelola kegiatan, keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan, keterpaduan antar program/kegiatan sesuai fungsi dari suatu kementrian/lembaga. Keterpaduan program/kegiatan antar kementrian negara/lembaga. Keterpaduan program/kegiatan baik antar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Penerapan Penganggaran Terpadu (unifed budget) diharapkan dapat mewujudkan :
1. Satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya.
2. Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional mendukung kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan.
3. Adanya akun yang standart (dahulu dikenal sebagai mata anggaran keluaran) untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada duplikasi penggunaannya, sehingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu.
Penganggaran Berbasis Kinerja Pengganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 kemnterian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja (performance indikator) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap priorotas program dan kegiatan (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah :
1. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan.
2. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran
3. Terdapat keterkaitan output kegiatan dan sasaran program (cascade).
4. Terdapat kepastian penanggung jawab keberhasilan suatu program.
5. Program dan kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi (renstra) kementrian Negara/lembaga.
Penerapan Penganggaran berbasis kinerja yang efektif membutuhkan pra-kondisi sebagai berikut :
1. Telah tercipta sebuah lingkungan atau kondisi yang mendukung dan berorientasi pada pencapaian kinerja.
2. Sistem kontrol yang efektif, memerlukan mekanisme akuntabilitas masing-masing kementrian/lembaga (menegerial accountability);
3. Telah tersedia sistem dan metode akuntansi yang handal sebelum diterapkannya sistem keuangan yang terintegrasi (integreted financial management system);
4. Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian sumber daya yang berorientasi pada output;
5. Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit kinerja (performance audit) dilakukan.
Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) mempunyai maksud dan tujuan :
1. Meningkatkan keseimbangan makroekonomi dengan mengembangkan kerangka ketersediaan dana yang konsisten dan realistis;
2. Memperbaiki alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas yang hendak dicapai;
3. Meningkatkan kepastian akan alokasi atas kebutuhan yang bersifat multiyears.
4. Memberi hardbudget constraint untuk belanja.
Hubungan Ketiga Unsur Pendekatan Penganggaran Dalam kaitan dengan KPJM, anggaran terpadu yang memperlihatkan keterpaduan (konsolidasi) anggaran operasional dan anggaran investasi menjadi lebih penting karena dengan mengetahui gambaran keduanya secara terkonsolidasi, satuan kerja/unit organisasi dapat dengan lebih baik mengenali secara rinci implikasi finansial dari kebijakan yang telah diputuskan saat ini di tahun & ndash (tahun yang akan datang).
Hal ini akan sangat berarti dalam mendukung tercapainya efisiensi alokasi dilihat dai sudut pandang antar waktu (intertemporan allocative efficiency). Dalam kaitan dengan PBK, keterpaduan (konsolidasi) anggaran belanja operasional dan anggaran investasi akan mendukung pelaksanaan anggaran kinerja karena pada akhirnya penganggaran berbasis kinierja akan memberi penekanan pada operasional untuk mencapai biaya terendah untuk menghasilkan barang/jasa yang berkualitas. Harga satuan keluaran (unit cost of output) akan menjadi salah satu instrument dalam proses pwnyusunan anggaran dan evaluasi kinerja sebuah kegiatan. Perhitungan harga satuan keluaran harus memperhitungkan biaya atau harga keseluruhan masukan sumber daya, idealnya termasuk gaji pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
Dengan demikian langkah konsolidasi anggaran menjadi mutlak untuk mengetahui seberapa besar nilai keseluruhan sumber daya yang dikelola oleh sebuah unit kerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa/layanan. Daftar Bacaan : Departemen Keuangan, Warta Anggaran, Jakarta. 2008; MARI-MCC/USAID, Modul Pelatihan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran serta Komunikasi Data Anggaran dan Keuangan, Jakarta 2008.