BERMAIN DAN MAKARYO

Tips Mempercepat Akses internet Smart Telecom

2010-02-01T00:56:00.001-08:00

By oxana on Sep 20, 2009 in Tip Triks and tagged smart, smart telecom

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kecepatan koneksi atau akses internet smart d1200p adalah dengan melakukan perubahan-perubahan setting configuration pada windows dan setting connection pada smart. Perubahan-perubahan yang dilakukan adalah :

Pertama dengan mengganti Configuration Setting pada Windows seperti setting pada koneksi Internet pada umumnya yaitu dengan cara edit pada Register dari menu Run… setelah itu ketik gpedit.msc,… selanjutnya tekan Enter…. pada Computer Configuration pilih Administrative Templates lalu pilih Network selanjutnya pilih Qos Packet Scheduler kemudian pilih Limit Reservable Bandwidth (klik dua kali) selanjutnya pada menu setting ubah dari Not Configured ke Enable… dan ubah Bandwidth dari 20% ke 0%… Langkah tersebut digunakan untuk meniadakan akses bandwidth oleh System Microsoft sehingga seluruh bandwidth diharapkan dapat digunakan untuk Akses Internet (Smart) dan dapat mempercepat koneksi atau akses internet smart d1200p.

Selanjutnya untuk mempercepat Koneksi Smart jangan gunakan driver bawaan dari Smart tetapi gunakan software driver Smart yang telah di Upgrade.

download disini
http://www.ziddu.com/download/5862758/HaierNewDriver.rar.html

dari 2 cara diatas terdapat perbedaan kecepatan yang cukup lumayan, pada icon smart di bawah kanan dari kecepatan 153 kbps menjadi 230,4 kbps lumayan khan

cord ahmad band

2010-01-23T12:38:00.001-08:00

AKU CINTA KAU DAN DIA
AHMAD BAND

D Dm7 D Dm7
Hancur hatiku … mengenang dikau
Am Em
Menjadi keping – keping … setelah kau pergi
Gm Bm F# Bm Em
Tinggalkan kasih sayang … yang pernah singgah antara kita
A
Masihkah ada sayang itu …?

D Dm7 D Dm7
Memang salahku … yang tak pernah bisa
Am Em
Meninggalkan dirinya … ‘tuk bersama kamu
Gm Bm F# Bm Em
Jalani semua cinta … ‘kan ada hati yang ‘kan terluka
A
Masihkah ada jalan itu …?

REFF : D F#
S’kali lagi maafkanlah
Bm D7 G F# Em A
Karena aku … cinta kau dan dia
D F# Bm D7
Maafkanlah ku tak bisa
G F# Em A
Tinggalkan dirinya ….

D Dm7 D Dm7
Mungkin tak mungkin … ‘kan s’lalu bersama
Am Em
Jalani semua cinta … yang t’lah dijalani
Gm Bm F# Bm Em
Tapi bila itu yang … kau pikir yang terbaik untukmu
A
Bahagiaku untuk dirimu ….

Back To : REFF

Chorus :

D D#m7 D D#m7
Simpan semua kisah cerita kita berdua ( uuuuhh ) ….

Cara Merayu Wanita yang Benar

2010-01-23T12:12:00.000-08:00

Add comments YachhhHHH …!!!

Salah satu senjata paling ampuh buat cowo2 agar jadi pujaan cewe adalah dengan memberikan pujian. Naaah, masalahnya cewe tau banget, kalo pujian itu sekedar omong kosong apalagi pas kamu terlalu jelas muji2 dia. Masalahnya adalah sebagian besar cowo ga ngerti caranya ngasih pujian yang pas, karena cewe kan udah sering banget dipuji2 kan? Nah.. coba ikuti cara dibawah ini, Ketika anda berusaha memikirkan cara untukm memuji cewe, apalagi cewe anda, ingat, cewe itu mahluk yang rumit. Cewe adalah mahluk dengan emosi yang berlapis2, kepandaian, intuisi dan alasan, campuran berbahaya yang bahkan Freud susah mencari celah. Nah, pertahanan seperti itu juga yang ternyata membuat beberapa celah bagi cowo buat ngegempur pertahanan cewe.

1. Puji karena fisiknya

Paling dasar dan paling sederhana. Puji karena atribut fisiknya, pada saat itu pilih sesuatu yang emang sedang kita bicarakan, mungkin aja dari model baju atau bagian tubuhnya. Nah, kunci cara ini adalah anda harus setulus mungkin, karena pujian ini hanya bertahan sebentar, tapi kalo diterusin bakal jadi masalah dan ngebosenin. Pujian ini nggak akan banyak dianggap, karena mereka tahu hal itu bukan penampilan alami mereka. Jangan terlalu sering pake strategi ini, karena kalo terlalu sering, bakal ga ada rasanya lagi.”

2. Puji sesuatu yang ia buat

Hal ini berhubungan dengan apa yang dikerjakan si cewe secara fisik. Nggak masalah kalo dia bukan penulis atau pematung atau pelukis, yang penting anda muji dengan apa yang dia buat, misal bikin kuwe atau roti. Ingat bahwa ia benar2 menggunakan waktunya buat bikin semua hal itu, dan pujian ini akan berbanding lurus dengan lamanya usahanya membuat barang itu. Jadi kalo anda muji buku buatan dia, tentunya akan jauh lebih lama efeknya daripada es krim buatan dia. Nah, pujian ini akan jauh lebih bisa dipake daripada teknik pertama. 3. Puji keberhasilan dia

Jika ia berhasil menyelesaikan satu proyek yang sudah sering dia omongin, PASTIKAN anda memujinya. Selain menunjukkan bahwa anda emang ngedengerin, hal ini juga akan membawa anda fokus ke keberhasilan personalnya. Hal ini menunjukkan bahwa anda benar2 terkagum2 akan kemampuannya untuk bertahan sampai akhir dan menurut anda dia sangat mengagumkan!

4. Minta pendapat atau nasihatnya

Semua orang suka sekali merasa berguna, dan cewe bakal suka banget jika dia merasa bisa mendukung anda. Bisa dipastikan ada sesuatu dari dirinya yang belum anda tahu sama sekali, jadi coba aja cerita dan dengerin nasihat dia. Nggak ada salahnya kan pendapat baru di sisi anda, dia pasti akan memberikan kemampuan terbaiknya untuk membantu anda. Hal ini sebenarnya adalah pengakuan anda akan kemampuan dia, sehingga dia akan benar2 merasa dipuji dan mendapat kepuasan dari nasihat yang diberikannya kepada anda.

5. Ajak dia terlibat dalam pembicaraan dengan teman anda

Daripada sekedar mendominasi pertanyaan dan pembicaraan mengenai kejadian apa yang ada, coba ajak dia terlibat dalam pembicaraan, pastikan dia selalu terlibat dan memberikan komentar, tapi pastikan dulu dia tau sedikit masalah yang dibicarakan, karena jika tidak, anda hanya akan mempermalukan dia. Sekali lagi, hal ini akan memberikan fakta bahwa anda menghargainya dan menunjukkan bahwa ada bangga padanya di depan teman2 anda. Cewe demen juga dihargai kan? dan cara anda meminta pendapatnya akan mendudukan dia di posisi penting, senggak2nya buat anda kan?

6. Puji apa yang dia lakukan di depan orang lain

Selama hubungan anda, anda akan sering berhadapan dengan tindakan, ide dan apapun yang dia lakukan. Jika hal ini penting bagi anda berdua, coba puji di depan teman2 anda. Apalagi jika anda memuji tindakan dia di depan teman2 yang ia hargai, wah, komentar anda akan selamanya diingat! Pujian di depan umum seperti ini akan mengangkat harga diri dan akan semakin membuatnya sayang kepada anda!

Jangan Lupa tinggalin komentar dan alamat e-mail para pembaca artikel ini ya ?

Canon Waste Ink Tank Reset Procedures

2010-01-23T10:27:00.000-08:00

http://www.printersiam.com/data/Canon%20Waste%20Ink%20Tank%20Reset%20Procedures.htm

Canon GENERIC "S" SERIES RESET CODE
Waste Ink Counter Reset.
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
"Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
will alternate (change) color with each key press.
1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
2. EEPROM - Info printout.
3. EEPROM - Initialization.
4. Reset the Waste ink counter.
5. Printer model setting. (More selections beyond this point - However it is best leave them unaltered - You have been warned!)
After selecting the desired mode (eg 4), press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.

++++++++++

Canon i320, i255
Waste Ink Counter Reset.
Step 1 : Manual for service mode
1. Unplug power and USB.
2. Open door and hold power button.
3. Connect power.
4. Close door, then release power button.
or Step 1: Manual for service mode
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons.

step 2 : Software for Permanant

1. Reconnect the printer cable.
2.Open General Tools software and select (USB PORT)
3 .Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset.

Remark "After service mode Pls use software for permanent reset"

++++++++++

Canon PIXMA iP1000
Waste Ink Counter Reset.
Step 1: Manual for Service mode
1. Unplug power and USB.
2. Open door and hold power button.
3. Connect power.
4. Close door, then release power button.

step 2 : Software for Permanant

1. Reconnect the printer cable.
2.Open General Tools software and select (USB PORT)
3 .Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset.

Remark "After service mode Pls use software for permanent reset"

++++++++++

Canon PIXMA iP1500
Waste Ink Counter Reset.
Step 1: Manual for Service mode
1. Unplug power and USB.
2. Open door and hold power button.
3. Connect power.
4. Close door, then release power button.

step 2 : Software for Permanant

1. Reconnect the printer cable.
2.Open General Tools software and select (USB PORT)
3 .Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset.

Remark "After service mode Pls use software for permanent reset"

++++++++++
Canon i850, i950, S600
Start with the printer OFF
1. Hold down RESUME and then hold down POWER
2. release RESUME
3. press RESUME twice, then release POWER
4. Let green light blink until printer is done futzing
Select function with RESUME press POWER to execute:
presses - light color - function
Number of presses - light color - function
0 presses - green - Test print (or exit service mode on i960)
1 press - orange - EEPROM info print (plus grid nozzle diagnostic on i960)
2 presses - green - EEPROM initialize
3 presses - orange - Reset waste ink counter

++++++++++
Canon S450 Printer
1: Power off printer
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5. Release Power button
6: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
7: Press Power to set data

++++++++++
Canon BJC 1000 Serie
1: Remove Cartridge
2: Unplug the AC Power Cord
3: Hold down the RESUME button
4: Release RESUME after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME once within 5 seconds and release the RESUME .
6: Press and HOLD RESUME for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME for two seconds or more and release it.
8: Unplug AC Power Cord to set data.

++++++++++
Canon BJC-2000 BJC-2100 Serie
1: Remove the Cartridge
2: Unplug the AC Power Cord
3: Close Front access panel
3: Hold down the RESUME/RESET button and plug in the AC power cord
4: Release RESUME/RESET after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME/RESET once within 5 seconds and release the RESUME/RESET .
6: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
8: Unplug AC Power Cord to set data.

++++++++++

Canon BJC-210 BJC-240 BJC-250 BJC-255 BJC-265
Canon BJC-4100 BJC-4200 BJC-4300 BJC-4400 BJC-4550 BJC-4650
Unplug Power Cord
Hold POWER and RESUME buttons
Plug in Power Cord
Release buttons
Open front door of printer
Hold the CARTRIDGE and RESUME buttons
Press POWER
Release all buttons after the beeps
Press CARTRIDGE once
Press RESUME

++++++++++
Canon BJC-5000
1: Power off printer
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME four(4)times. The indicator should be GREEN.
6: Press Power to set data
Service Test Print
1: Power off printer
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME two(2)times. The indicator should be GREEN.
6: Press Power to Print
Nozzle Print
1: Power off printer
2: Press and POWER, until the printer beeps and release.
Demonstration Print
1: While the printer in ON , , Press and hold RESUME until the printer plays a melody of beeps.

++++++++++

Canon BJC-5100
Self Test
Switch Printer off. Hold Power for 1 beep.

Waste Counter Reset
1: Power off printer
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME four(4)times. The indicator should be GREEN.
6: Press Power to set data
Service Test Print
1: Power off printer
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME two(2)times. The indicator should be GREEN.
6: Press Power to Print
Nozzle Print
1: Power off printer
2: Press and POWER, until the printer beeps and release.
Demonstration Print
1: While the printer in ON , , Press and hold RESUME until the printer plays a melody of beeps.

++++++++++
Canon BJC-3000 BJC-6000 BJC-6100 BJC-6200 S400 S450 F300 F600 F620
Canon BJC-7000 BJC-7100 BJC-8000 BJ-F800 i6500

1: Power off printer
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
6: Press Power to set data

++++++++++

Canon BJC-600 BJC-600e BJC-610 BJC-620
1: Unplug Power Cord
2: Hold POWER and FF and Print Mode buttons
3: Plug in Power Cord
4: Release after the beeps

++++++++++

Canon BJC-50 BJC-55 BJC-80 BJC-85 M40 M70
1: Unplug Power Cord
2: Hold POWER and RESUME buttons
3: Plug in Power Cord
4: Release buttons after the printers starts up
5: Hold CARTRIDGE and RESUME
6: Press POWER
7: Release all buttons after the beeps
8: Press CARTRIDGE 16 times
9: Press RESUME
10: Unplug the Power cord

++++++++++
Canon BJ-30 BJC-35v BJC-70
F14 Error Reset
1: Unplug adapter
2: Hold POWER
3: Plug in ADAPTER
4: Release POWER after printer starts
5: Hold FF and MENU and press POWER
6: Release after beeps
7: Press <> Cartridge until 1A is displayed
8: Press ONLINE
9: Press POWER to shutoff printer
10: Unplug printer then re-plug printer

++++++++++
Canon BJ F900, F890, F700, F500, S900, S820, S750 and S520
Turn off the printer.
Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession. (youre still holding the POWER button during this). The printer mechanics will move momentarily.
You are now in Service mode.
Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.
1. service/factory test printout, including ink sensor check
2. EEPROM info printout
3. EEPROM initialization
4. Clear the waste-ink counter
5. Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone)
After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a resta

++++++++++
Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA iP3000 above,
1. Turn off printer
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.

+++++++++

Canon S900, S820, S750, S520

1. Turn off the printer.
2. Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
3. While still holding the POWER button, Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession.
4. The printer mechanics will move momentarily. You are now in Service mode. Release the Power Button.
5. Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.

1. Service/factory test printout, including ink sensor check
2. EEPROM info printout
3. EEPROM initialization
4. Clear the waste-ink counter
5. Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone)

6. After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a restart.

++++++++++

Canon S9000

1. Turn off printer
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.

+++++++++

Canon MPC190
Reset Waste Ink
1) Enter SERVICE MODE.
By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key.

Resetter canon iP 1700 and iP1300

2010-01-23T10:24:00.000-08:00

http://tricks-collections.com/resetter-printers-canon-pixma-ip1000-ip1200-ip1300-ip1500-ip1600-1700-ip1880-ip2200-ip3000-ip4200-ip5200/
http://tricks-collections.com/problem-after-resetting-canon-pixma-ip1700/

Methode 1 : Reset Hardware

1. Turn off Canon Pixma iP1700, iP1300 Printers
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the Canon Pixma iP1700, iP1300 Printers should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your Canon Pixma iP1700, iP1300 Printers should respond as normal

Methode 2 : Using software resetter

1. Download Software Resetter for Canon Printers iP1300 dan iP1700 Software Resetter for Canon Pixma iP1300, iP1700
2. Ekstrak/Unrar/Unzip the Software
3. run GeneralTool.exe
4. Select USB Port where the canon ip1300 or canon ip1700 installed.
5. CLick Lock Release button
6. Select EEPROM CLEAR
7. Click Test Pattern 1 button
8. Your Canon Pixma iP1700, iP1300 Printers should respond as normal.

The method used to is by reset the printer

2010-01-23T10:22:00.001-08:00

The method used to is by reset the printer

Error ink cartridges are not installed properly (error E5) :
Step 1 : Push Power switch by continue (Push Power On/Off)
Step 2 : inserrt plug(Hold and Press Power)
step 3 : Push Reset button 1x, Let Power button, Push Reset twice till 0
Step 4 : Push + display change from 0 to 1 (push button + to change 0 to 1)
Step 5 : Push Power switch again , Printer will be print 1 page
(push power button–>start button till 1 page.)
step 6 : Open cover
Step 7 : Unplug power cable
Step 8 : Take out ink PG 40 and PG 41
Step 9 : Insert plug again
Step 10 : Push power switch
Step 11 : Open cover (scan cover)
Step 12 : Inksert ink PG 40 , PG 41 again

These are the step How to Reset waste ink counter (error E16) :
1. Turn off power button (power button is in ),
Press and Hold STOP/RESET then Push ON/OFF button
2. Hold ON/OFF button, press STOP/RESET button 2x
3. Let both of button and printer in to SERVICE MODE
4. Printer will be charging
5. After printer finish charging, ush STOP/RESET button 4x. (Waste ink counter reset)
6. Every time you push STOP/RESET button ,
ON/OFF lamp will change green and oranye.
7. Turn off printer dan and take out POWER button
8. Turn on printer again.

The number of the Reset :
button pressing LED Function Remarks
0 time Green Power off
1 time Orange Service pattern print
2 times Green EEPROM print
3 times Orange EEPROM reset
4 times Green Waste ink counter reset
5) Unplug cable power. (for MP145 / MP150)
6) Turn Off Power. (for MP160)

Error Code/Kode Error :
E2-2 = No paper (ASF)
E3-3 = Paper jam
E4 = No ink
E5-5 = The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge is installed, or the ink cartridges are not installed properly
E8 = Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full
E9 = The connected digital camera / video camera does not support Camera Direct Printing
E14 = The Ink cartridges whose destination are wrong
E15 = Ink cartridge is not installed E16 – Ink remaining is unknown
E16 -E19 = Failed to scan head alignment sheet
E22 = Carriage error
E23 = Paper feed error
E24 = Purge unit error
E25 = ASF(cam) sensor error
E26 = Internal temperature rise error
E27 = Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full
E28 = Ink cartridge temperature rise error -
E29 = EEPROM error
E33 = Paper feed position error
E35 15 = USB Host VBUD overcurrent error – USB
E37 17 = Abnormal motor driver error
E40 20 = Other hardware error
E42 22 = Scanner error

reset printer canon series

2010-01-23T10:14:00.000-08:00

Canon GENERIC "S" SERIES RESET CODE
Waste Ink Counter Reset.
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
"Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
will alternate (change) color with each key press.
1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
2. EEPROM - Info printout.
3. EEPROM - Initialization.
4. Reset the Waste ink counter.
5. Printer model setting. (More selections beyond this point - However it is best leave them unaltered - You have been warned!)
After selecting the desired mode (eg 4), press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Canon PIXMA iP1000
Waste Ink Counter Reset Manual for Service mode
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Canon PIXMA iP1500
Waste Ink Counter Reset. Manual for Service mode
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.)
should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator
(L.E.D.) should be green
6. Release both buttons

++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++
Canon i320, i255
Waste Ink Counter Reset.
Step 1 : Manual Temporary
1. Unplug power and USB.
2. Open door and hold power button.
3. Connect power.
4. Close door, then release power button.
or Step 1: Manual Temporary
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons.
step 2 : Software for Permanant
1. Reconnect the printer cable.
2.Open General Tools software and select (USB PORT)
3 .Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset.
Remark "After service mode Pls use software for permanent reset"

++++++++++
Canon i850, i950, S600
Start with the printer OFF
1. Hold down RESUME and then hold down POWER
2. release RESUME
3. press RESUME twice, then release POWER
4. Let green light blink until printer is done futzing
Select function with RESUME press POWER to execute:
presses - light color - function
Number of presses - light color - function
0 presses - green - Test print (or exit service mode on i960)
1 press - orange - EEPROM info print (plus grid nozzle diagnostic on i960)
2 presses - green - EEPROM initialize
3 presses - orange - Reset waste ink counter
++++++++++
Canon S450 Printer
1: Power off printer
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5. Release Power button
6: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
7: Press Power to set data

++++++++++
Canon BJC 1000 Serie
1: Remove Cartridge
2: Unplug the AC Power Cord
3: Hold down the RESUME button
4: Release RESUME after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME once within 5 seconds and release the RESUME .
6: Press and HOLD RESUME for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME for two seconds or more and release it.
8: Unplug AC Power Cord to set data.
Canon BJC-2000 BJC-2100 Serie
1: Remove the Cartridge
2: Unplug the AC Power Cord
3: Close Front access panel
3: Hold down the RESUME/RESET button and plug in the AC power cord
4: Release RESUME/RESET after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME/RESET once within 5 seconds and release the RESUME/RESET .
6: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
8: Unplug AC Power Cord to set data.

++++++++++
Canon BJC-210 BJC-240 BJC-250 BJC-255 BJC-265
Canon BJC-4100 BJC-4200 BJC-4300 BJC-4400 BJC-4550 BJC-4650
Unplug Power Cord
Hold POWER and RESUME buttons
Plug in Power Cord
Release buttons
Open front door of printer
Hold the CARTRIDGE and RESUME buttons
Press POWER
Release all buttons after the beeps
Press CARTRIDGE once
Press RESUME

++++++++++
Canon BJC-5000
1: Power off printer
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME four(4)times. The indicator should be GREEN.
6: Press Power to set data
Service Test Print
1: Power off printer
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME two(2)times. The indicator should be GREEN.
6: Press Power to Print
Nozzle Print
1: Power off printer
2: Press and POWER, until the printer beeps and release.
Demonstration Print
1: While the printer in ON , , Press and hold RESUME until the printer plays a melody of beeps.

++++++++++
Canon BJC-5100
Self Test
Switch Printer off. Hold Power for 1 beep.
Waste Counter Reset
1: Power off printer
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME four(4)times. The indicator should be GREEN.
6: Press Power to set data
Service Test Print
1: Power off printer
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME two(2)times. The indicator should be GREEN.
6: Press Power to Print
Nozzle Print
1: Power off printer
2: Press and POWER, until the printer beeps and release.
Demonstration Print
1: While the printer in ON , , Press and hold RESUME until the printer plays a melody of beeps.

++++++++++
Canon BJC-3000 BJC-6000 BJC-6100 BJC-6200 S400 S450 F300 F600 F620
Canon BJC-7000 BJC-7100 BJC-8000 BJ-F800 i6500
1: Power off printer
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
6: Press Power to set data

++++++++++
Canon BJC-600 BJC-600e BJC-610 BJC-620
1: Unplug Power Cord
2: Hold POWER and FF and Print Mode buttons
3: Plug in Power Cord
4: Release after the beeps

++++++++++
Canon BJC-50 BJC-55 BJC-80 BJC-85 M40 M70

1: Unplug Power Cord
2: Hold POWER and RESUME buttons
3: Plug in Power Cord
4: Release buttons after the printers starts up
5: Hold CARTRIDGE and RESUME
6: Press POWER
7: Release all buttons after the beeps
8: Press CARTRIDGE 16 times
9: Press RESUME
10: Unplug the Power cord
Canon BJ-30 BJC-35v BJC-70
F14 Error Reset
1: Unplug adapter
2: Hold POWER
3: Plug in ADAPTER
4: Release POWER after printer starts
5: Hold FF and MENU and press POWER
6: Release after beeps
7: Press <> Cartridge until 1A is displayed
8: Press ONLINE
9: Press POWER to shutoff printer
10: Unplug printer then re-plug printer

++++++++++
Canon BJ F900, F890, F700, F500, S900, S820, S750 and S520
Turn off the printer.
Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession. (youre still holding the POWER button during this). The printer mechanics will move momentarily.
You are now in Service mode.
Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.
1. service/factory test printout, including ink sensor check
2. EEPROM info printout
3. EEPROM initialization
4. Clear the waste-ink counter
5. Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone)
After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a resta

++++++++++
Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA IP3000 above,
1. Turn off printer
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.

+++++++++
Canon S900, S820, S750, S520
Turn off the printer.
Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
While still holding the POWER button, Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession.
The printer mechanics will move momentarily. You are now in Service mode. Release the Power Button.
Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.
1. Service/factory test printout, including ink sensor check
2. EEPROM info printout
3. EEPROM initialization
4. Clear the waste-ink counter
5. Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone)
After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a restart.

++++++++++
Canon S9000
Turn off printer
Hold down Resume button and press Power button.
Keep holding down Power button and let Resume button go.
Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
Green lights will flash and then stop blinking.
When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
Your printer should respond as normal.
+++++++++

Canon MPC190
Reset Waste Ink
1) Enter SERVICE MODE.
By pressing Menu Copy Scan Copy Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] ke

setting manual gprs

2010-01-23T10:11:00.000-08:00

AXIS
Parameter Setting Manual GPRS
Connection Name : AXIS
Data Bearer : GPRS (Paket Data) atau PS
APN : AXIS
Username : AXIS
Password : 123456
Authentication : Normal
Proxy Address : 10.8.3.8
Proxy Port : 9201 atau 8080
Homepage : http://wap.axisworld.co.id
Connection Security : Off
Session Mode : Permanent

3 THREE
Parameter Setting Manual GPRS 3 Three
Profil Name : 3 GPRS
APN : 3gprs
Proxy Server Address : 10.4.0.10
Proxy Port Number : 3128
Data Bearer : GPRS (Paket Data)
Username : 3gprs
Password : 3gprs
Homepage : http://wap.three.co.id

MENTARI
Parameter Setting Manual GPRS Mentari
Profil Name : Indosat GPRS
APN : indosatgprs
Proxy Address : 10.19.19.19
Port Proxy : 8080
Data Bearer : GPRS (Paket Data)
Username : indosat
Password : indosat
Homepage : http://wap.klub-mentari.com

IM3
Parameter Setting Manual GPRS IM3
Connection Name : M3-GPRS
APN : www.indosat-m3.net
Username : gprs
Password : im3
Proxy Address : 10.19.19.19
Proxy Port : 9201 atau 8081
Homepage : http://wap.m3-access.com

TELKOMSEL
Parameter Setting Manual GPRS Telkomsel
Profil Name : TSEL GPRS
Data Bearer : Packet Data
APN : telkomsel
Username : wap
Prompt Password : No
Password : wap123
Authentication : Normal
Gateway IP Address : 10.1.89.130
Proxy Serv. Address : 8000
Homepage : http://wap.telkomsel.com
Connection Security : Off
Session Mode : Permanent

XL
Parameter Setting Manual GPRS XL
Profil Name : XL GPRS
APN : www.xlgprs.net
Username : xlgprs
Password : proxl
Proxy Server Address : 202.152.240.50
Proxy Port : 8080
Homepage : http://wap.lifeinhand.com
Data Bearer : GPRS (Paket Data)

AXIS
Parameter Setting Manual MMS
Connection Name : AXISmms
Data Bearer : GPRS (Paket Data) atau PS
APN : AXISmms
Username : AXIS
Password : 123456
Authentication : Normal
Proxy Address : 10.8.3.8
Proxy Port : 9201 atau 8080
Homepage : http://mmsc.axisworld.co.id
Connection Security : Off
Session Mode : Permanent

3 THREE
Parameter Setting Manual MMS 3 Three
Profil Name : 3 MMS
APN : 3mms
Proxy Server Address : 10.4.0.10
Proxy Port Number : 3128
Data Bearer : GPRS (Paket Data)
Username : 3mms
Password : 3mms
Homepage : http://mms.three.co.id

MENTARI
Parameter Setting Manual MMS Mentari
Profil Name : Indosat MMS
APN : indosatmms
Proxy Address : 10.19.19.19
Port Proxy : 8080
Data Bearer : GPRS (Paket Data)
Username : indosat
Password : indosat
Homepage : http://mmsc.indosat.com

IM3
Parameter Setting Manual MMS IM3
Connection Name : M3-MMS
APN : mms.indosat-m3.net
Username : gprs
Password : im3
Proxy Address : 10.19.19.19
Proxy Port : 9201 atau 8081
Homepage : http://mmsc.m3-access.com

TELKOMSEL
Parameter Setting Manual MMS Telkomsel
Profil Name : TSEL- MMS
Data Bearer : Packet Data
APN : telkomsel
Username : wap
Prompt Password : No
Password : wap123
Authentication : Normal
Gateway IP Address : 10.1.89.130
Proxy Port Number : 8000
Homepage : http://mms.telkomsel.com
Connection Security : Off
Session Mode : Permanent

XL
Parameter Setting Manual MMS XL
Profil Name : XL MMS
APN : www.xlmms.net
Username : xlgprs
Password : proxl
Proxy Server Address : 202.152.240.50
Proxy Port Number : 8080
Homepage : http://mmc.xl.net.id/servlets/mms
Data Bearer : GPRS (Paket Data)

pengajaran

2010-01-23T10:08:00.000-08:00

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

DESKRIPSI SINGKAT : Adanya gerakan mengedepankan kepentingan konsumen, orientasi kearah pelayanan yang lebih adil pada berbagai sektor publik dan kegandrungan yang semakin tinggi akan kualitas pelayanan publik yang sedang melanda belahan dunia telah mengharuskan manajemen publik konvensional menyesuaikan diri, mengubah wajah, prilaku dan orientasinya yang mengarah pada sistem manajemen pelayanan publik yang biasa berlangsung di sektor bisnis/swasta sebagai modelnya. Dalam konteks ini, maka manajemen pelayanan publik menempatkan pengguna jasa pelayanan publik menjadi pusat orientasi dan menempati posisi sentral, yang konsekuensi esensial dari model pelayanan publik demikian maka perlu langkah-langkah perubahan dalam aras makro (format ulang institusi publik) maupun aras mikro (semangat public enterprise dan sikap inovatif dalam pelayanan publik).

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami konsep-konsep manajemen pelayanan publik dan mampu menerapkan konsep-konsep yang ada dalam memahami persoalan manajemen pelayanan publik di Indonesia, termasuk kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihannya, sehingga mahasiswa nantinya mampu memberikan kritikan-kritikan terhadap perbaikan manajemen pelayanan publik di Indonesia

M-Ke TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN EST. WAKTU DAFTAR KEPUSTAKAAN
1 2 3 4 5 6
1 Mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami difinisi-difinisi yang berkaitan dengan manajemen pelayanan publik dalam makna harfiah maupun kamus-kamus keilmuan dan pentingnya manajemen pelayanan publik. Difinisi-difinisi dan arti penting manajemen pelayanan publik
1. Arti penting manajemen pelayanan publik.
2. Difinisi-Difinisi
 Difinisi pelayanan dan pelayanan publik
 Difinisi manajemen pelayanan publik
 Difinisi pelanggan (klien)
 Difinisi barang dan jasa publik
 Difinisi Pelayanan Prima 3 x 50’ A, B, G, H, J, N, R
2 Mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami pendekatan/pemikiran utama dalam manajemen pelayanan publik sebagai akar historis dari konsep-konsep yang ada.i siswa Pendekatan/pemikiran utama dalam manajemen pelayanan publik.
1. Gugus pemikiran manajemen pelayanan publik
 New Public Administration Movement.
 Reinventing Government Movement: TQM and Entrepreneurial Management.
3 x 50’ A, B, F, G, P, Q,
3 Sda Sda 2. Teori Governance: Kegagalan negara dalam manajemen pelayanan publik 3 x 50’ A, B, F, G, P, Q,
4 Mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami perkembangan konsep-konsep dasar dari manajemen pelayanan publik Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Publik
1. Momen kritis pelayanan Publik
 Gobalisasi dan pelayanan publik
 Public Enterprise dalam pelayanan publik
 Dimensi keadilan dalam pelayanan publik
3 x 50’ B, C, D, G, P, Q, R

1 2 3 4 5 6
5 Mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami perkembangan konsep-konsep dasar dari manajemen pelayanan publik Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Publik
2. Model segitiga : Hubungan komplementer sektor negara, mekanisme pasar dan organisasi non pemerintah
 Sektor pemerintahan
 Sektor privat
 Sektor sipil 3 x 50’ B, C, D, G, P, Q, R

6 Mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami mekanisme sistem pelayanan yang berorientasi pada pelayanan, baik pada aspek prilaku maupun kelembagaan Sistem pelayanan yang berorientasi klien (pelanggan) 1. Pelayanan mengacu pada kepuasan pelanggan (klien)
2. Prinsip-prinsip dan karakteristik pelayanan yang berorientasi pelanggan (klien)
3. Desentralisasi pelayanan publik: Pengurangan monopoli birokrasi

3 x 50’ A, E, F, G, J, N, R
7 Mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami mekanisme sistem pelayanan yang berorientasi pada pelayanan, baik pada aspek prilaku maupun kelembagaan Sistem pelayanan yang berorientasi klien (pelanggan) 4. Efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
5. Swastanisasi: pilihan sistem pelayanan berorientasi pelanggan (klien) 3 x 50’ A, E, F, G, J, N, R
8 Setelah mengikuti Ujian Tengah Semester Mahasiswa dan Dosen dapat mengevaluasi Proses Pembelajaran dan Penyerapan Materi Pembelajaran. Ujian Tengah Semester Materi Dari Perkuliahan Ke-1 Sampai Dengan Perkuliahan Ke-7 3 x 50’ A-S

1 2 3 4 5 6
9 Mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami pentingnya budaya organisasi dalam pelayanan publik Penciptaan budaya pelayanan dalam organisasi 1. Budaya birokrasi pelayanan publik
2. Mengembangkan dan menerapkan budaya birokrasi pelayanan publik 3 x 50’ B, E, F, O
10 Mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami perlunya kepekaan pengelolaan petugas pelayanan yang berorientasi pelanggan Pengelolaan petugas pelayanan yang berorientasi pelayanan
1. Responsivitas dan Akuntabilitas pelayanan publik
2. Netralitas pelayanan publik
3. Upaya meningkatkan profesionalisme pelayanan publik 3 x 50’ B, E, F, H
11 Mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami perlunya pemberdayaan pelanggan sebagai feedback kearah kualitas pelayanan melalui pengaturan saluran-saluran aspirasi pelanggan Pemberdayaan pelanggan dan pengaturan aspirasi pelanggan 1. Pemberdayaan pelanggan (klien): Feedback bagi kualitas pelayanan
2. Model-model saluran aspirasi pelanggan 3 x 50’ A, N, P, Q
12 Mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami aplikasi konsep manajemen dalam kebijakan dan manajemen pelayanan publik di Indonesia Kebijakan dan Manajemen Pelayanan publik di Indonesia Kepmenpan No.81/1993; Kepmenpan No. 63/2003; Kepmenpan No. 25/2004; Kepmenpan No. 26/2004

3 x 50’ S

1 2 3 4 5 6
13 Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mendapatkan pemahaman utuh tentang aplikasi kebijakan dan manajemen pelayanan publik Amerika sebagai wujud pengalaman dalam melakukan perubahan manajemen pelayanan publik Kebijakan dan Manajemen Pelayanan publik Amerika 1. Reinventing Government: Stimulasi perubahan pelayanan publik
 Pemerintahan berorientasi pelanggan
 Pemerintahan berorientasi misi
 Pemerintahan yang tanggap
 Pemerintahan berorientasi hasil
 Pemerintahan yang kompetitif
 Pemerintahan yang berjiwa wirausaha
 Pemerintahan yang desentralisasi
 Pemerintahan milik masyarakat
 Pemerintahan katalis
 Pemerintahan berorientasi pasar
2. Banishing Bureaucracy : Strategi kearah pemerintahan wirausaha
 Strategi inti
 Strategi konsekuensi
 Strategi pelanggan
 Strategi pengendalian
 Strategi budaya 3 x 50’ K, L, M
14 Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang utuh tentang aplikasi konsep pelayanan publik di organisasi privat dan publik serta dapat menemukan kelemahan dan kebaikannya guna perbaikan bagi manajemen pelayanan publik di Indonesia Diskusi Kelompok 1. Diskusi kasus pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi publik. 3 x 50’ A-S

1 2 3 4 5 6
15 Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang utuh tentang aplikasi konsep pelayanan publik di organisasi privat dan publik serta dapat menemukan kelemahan dan kebaikannya guna perbaikan bagi manajemen pelayanan publik di Indonesia Diskusi Kelompok 1. Diskusi kasus pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi privat. 3 x 50’ A-S
16 Setelah Pelaksanaan Ujian Akhir Semester, Dosen bisa mengevaluasi secara keseluruhan proses pembelajaran dan menentukan langkah-langkah konstruktif guna penyempurnaan materi dan metode pembelajaran. Ujian Akhir Semester Materi Perkuliahan ke-8 S/D Perkuliahan ke-15 3 x 50’ A-S

DAFTAR PUSTAKA

A. FIA Universitas Brawijaya (2001). Jurnal Administrasi Negara: Manajemen Pelayanan Publik. Vol. I No. 2.
B. FIA Universitas Brawijaya (2001). Jurnal Administrasi Negara: Good Governance. Vol. II No. 1.
C. Frederickson, H.G., (1994). Administrasi Negara Baru. Jakarta: LP3ES.
D. Frederickson, H.G., (1997). The Spirit of Public Administration. San Francisco: Jossey-Bass Publisher
E. PPSUB. (1998). Bunga Rampai Manajemen Pelayanan Publik Mahasiswa Angkatan 1998/1999. Malang: Universitas Brawijaya.
F. PPSUB. (1998). Bunga Rampai Manajemen Pelayanan Publik Mahasiswa Angkatan 1999/2000. Malang: Universitas Brawijaya.
G. Hughes, O., (1994). Public Management and Administration: An Introduction. New York: St. Martin Press, Inc.
H. Islamy, M. I., (2000). Himpunan Seminar Manajemen Pelayanan Publik. Malang: PPSUB.
I. Lakspesdam Jatim & Forum Indonesia Baru. (2000). Bunga Rampai: Clean and Good Governance.
J. Lukman, S., Eds. (2001). Pelayanan Prima: Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III. Jakarta: LANRI.
K. Osborne, D., & Gaebler, T., (1996). Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
L. Osborne, D., & Plastrik, P., (2001). Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Jakarta: Teruna Grafika.
M. Rasul,S,dkk,(2000).Manajemen Perubahan.Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
N. Sianipar (2001). Manajemen Pelayanan Masyarakat: Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III. Jakarta: LANRI.
O. Supriyadi,G,dkk,(2001).Budaya Kerja Organisasi Pemerintah:Bahan Ajar Diklat Prajabatan Gol.III. Jakarta: LANRI.
P. Wahab, S. A., (1998).Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan yang Responsif dan Berkualitas. Buku Ajar Program Pasca Sarjana Unibraw. Malang: PPSUB.
Q. Wahab, S. A., (1999).Reformasi Pelayanan Publik: Kajian dari Perspektif Teori Governance. Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada FIA-UNIBRAW.
R. Widodo, J., (2001). Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.
S. Kepmen-PAN No. 81 Tahun 1983 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.
T. Kepmenpan No. 63/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
U. Kepmenpan No. 25/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
V. Kepmenpan No. 26/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

apbn

2010-01-23T10:07:00.000-08:00

PENGELOLAAN APBN DALAM
SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.
Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Hingga tahun 2003 yang lalu–sebelum UU No.17/2003 diundangkan aturan yang berlaku untuk pengelolaan Keuangan Negara masih menggunakan peraturan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda seperti Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Selain ICW ada juga Indische Bedrijvenwet (IBW) stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) stbl. 1933 No.381. Sementara itu untuk pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara digunakan Insctructie en verdere bapelingen voor Algemeene Rekenkamer (IAR) stbl. 1933 No.320.
Peraturan-peraturan seperti ICW, IAR, IBW, dan RAB, sengaja diciptakan dan dibuat oleh pemerintahan Kolonial Belanda sebagai penguasa yang menjajah Indonesia saat itu dengan pendekatan untuk menjaga kepentingan negara Belanda atas Indonesia. Paradigma negeri jajahan itulah yang sangat kental mewarnai peraturan-peraturan itu. Ketika diterapkan kepada sebuah negara yang berdaulat dan merdeka seperti Indonesia saat ini, peraturanperaturan itu sudah tidak lagi relevan dan layak dijadikan pedoman pengelolaan keuangan negara. Merubah seluruh peraturan di atas dengan peraturan yang bersemangat independensi dan menjunjung tinggi kedaulatan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, tentunya harus dilakukan. Ke empat belas tim di atas menyadari itu, tetapi upaya yang sangat panjang itu baru dapat mencapai hasil pada tahun 2003, yaitu 58 tahun setelah masa kemerdekaan. Selain itu muatan yang terdapat di dalam aturan-aturan kolonial itu sudah out of date dan tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, apalagi tingkat kompleksitas permasalahan saat ini jauh lebih tinggi dari masa dulu. Oleh karena itu, walaupun masih berlaku sebagai sebuah aturan perundang-undangan tetapi secara materil sudah tidak dapat dilaksanakan.
Kekosongan perundang-undangan ini membuat lemahnya sistem pengelolaan Keuangan Negara. Selama ini, kekosongan itu hanya dilengkapi dengan Keputusan Presiden, yang terakhir diantaranya di atur oleh Keppres No. 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Keputusan Presiden di dalam tata hukum tidak terlalu mengikat sebagaimana sebuah undang-undang.
Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara
Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan dari sisi obyek;
2. Pendekatan dari sisi subyek;
3. Pendekatan dari sisi proses; dan,
4. Pendekatan dari sisi tujuan.
Dari sisi obyek Keuangan Negara akan meliputi seluruh hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi negara, dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
Keuangan Negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek di atas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
Terakhir, keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegitan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, pendekatan terakhir ini dilihat dari sisi tujuan.
Dengan pendekatan sebagaimana diuraikan di atas, UU No. 17/2003 merumuskan sebagai berikut: Keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. (Pasal 1 huruf 1 UU No. 17/2003).
Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan dalam Pasal 2 UU No. 17/2003 meliputi:
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang, dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas secara ringkas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi enam fungsi, yaitu:
a. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan negara, hibah, belanja negara dan pembiayaan jangka menengah, penyusunan statistik, penelitian dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, keuangan, dan ekonomi.
b. Fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang APBN.
c. Fungsi administrasi perpajakan.
d. Fungsi administrasi kepabeanan.
e. Fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan meliputi perumusan kebijakan, standard, sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BM/KN), penyelenggaraan akuntansi, pelaporan keuangan dan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah.
f. Fungsi pengawasan keuangan. Sementara itu, bidang moneter meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas devisa, dan sistem nilai tukar. Adapun bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan meliputi pengelolaan perusahaan negara/daerah.
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 tersebut, UU No. 17/2003 menjabarkannya ke dalam asas-asas umum yang telah lama dikenal dalam pengelolaan kekayaan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas; maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Kekuasaan atas Keuangan Negara
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (Pasal 6 UU No. 17/2003)
Pada dasarnya Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada Menteri Keuangan yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian kekuasaan lainnya diberikan kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang lembaga/kementrian yang dipimpinnya. Jika Presiden memiliki fungsi sebagai Chief Executive Officer (CEO) maka Menteri Keuangan berperan dan berfungsi sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan menteri/pimpinan lembaga berperan sebagai Chief Operating Officers (COOs).

Pemisahan fungsi seperti di atas dimaksudkan untuk membuat kejelasan dan kepastian dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sebelumnya fungsi-fungsi tersebut belum terbagi secara tegas sehingga seringkali terjadi tumpang tindih antar lembaga. Pemisahan ini juga dilakukan untuk menegaskan terlaksananya mekanisme checks and balances. Selain itu, dengan fokusnya fungsi masing-masing kementrian atau lembaga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.
Menteri Keuangan dengan penegasan fungsi sebagai CFO akan memiliki fungsi-fungsi antara lain:
1. Pengelolaan kebijakan fiskal;
2. Penganggaran;
3. Administrasi Perpajakan;
4. Administrasi Kepabeanan;
5. Perbendaharaan (Treasury); dan
6. Pengawasan Keuangan.
Seperti halnya pemerintah pusat, pengelolaan keuangan daerah juga menggunakan pendekatan pembagian fungsi yang tidak berbeda. Gubernur/Bupati/Walikota akan memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah atau CEO, dinas-dinas sebagai COO, dan pengelola Keuangan Daerah sebagai CFO.

pendapatan pajak

2010-01-23T10:06:00.001-08:00

PAJAK SEBAGAI UNSUR UTAMA APBN DAN APBD
Pajak sesuai definisi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 28 tahun 2007 ( UU KUP ) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ( agar tidak rancu , yang disebut pajak di sini adalah pajak pusat ) saat ini bisa dikatakan sebagai primadona penerimaan bagi negara. Pada beberapa tahun yang lampau sektor perpajakan dianggap sebagai unsur penerimaan “sekunder” sebab waktu itu pemerintah lebih mengandalkan penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas). Seiring berjalannya waktu, pajak akhirnya menjadi unsur yang dominan dalam penerimaan negara setelah sektor migas tidak lagi bisa diandalkan. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta, Indonesia tentu membutuhkan banyak sekali dana sebagai sumber pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, dana bisa berupa investasi, hibah, ataupun pinjaman. Sedangkan dari dalam negeri, salah satunya dari unsur pajak sebagai sumber penerimaan terbesar.
Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama,otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintah. Sampai saat ini hampir 70 % penerimaan negara kita ditopang dari pajak. Manfaat pajak bisa kita lihat dan rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hampir di semua sektor. Fasilitas kesehatan,transportasi,pendidikan,sarana dan prasarana umum dll, tak lain dan tak bukan adalah sumbangsih dari pajak. Termasuk untuk mencicil utang luar negeri kita yang masih banyak.
Berbicara kaitan atau hubungan antara pajak dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hubungan yang saling berkaitan. Pajak,sebagai sumber penerimaan negara, adalah penyumbang terbesar APBN. Melalui APBN negara membuat rencana pendapatan dan belanja negara dalam kurun waktu satu tahun. Semua program kerja dan besarnya biaya dicatat disini, yang mencangkup seluruh daerah di wilayah Indonesia.
Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap daerah diberi kebebasan dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing. Dalam rangka lancarnya pembangunan di daerah, maka setiap daerah mempunyai sistem perencanaan anggaran dan belanja yang disebut dengan APBD. Lewat APBD inilah pemerintah daerah merancang pembangunan di wilayahnya .
Unsur penerimaan daerah di APBD antara lain berasal dari PAD ( Pendapatan Asli Daerah ), dana bagi hasil pajak , dana perimbangan dan penerimaan lain-lain. Di sini kita bisa lihat hubungan yang sangat erat antara pajak, APBN, dan APBD. Pajak yang ditarik negara dari wajib pajak akan dibagikan lagi ke daerah yang disebut dengan Dana Hasil Bagi Pajak. Saat ini sektor pajak yang dibagi dengan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yakni sebesar 90 % untuk pemerintah daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 80 % untuk pemerintah daerah. Kemudian dari PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, besarannya 80 % untuk pusat dan 20 % untuk pemerintah daerah tempat wajib pajak terdaftar .
Disamping Dana Bagi Hasil Pajak, pemerintah daerah juga mendapat sumber pemasukan dari APBN yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Darimana asal DAU dan DAK ? Sumbernya antara lain adalah dari dana pajak yang menjadi bagian pemerintah pusat. Besarnya DAU dan DAK kepada tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan. Dan salah satu faktor penentu besarannya adalah penerimaan pajak dari daerah tersebut. Semakin besar penerimaan pajak, maka bagian daerah tersebut juga semakin besar. Sehingga hal tersebut menjadi bukti bahwa terdapat kaitan yang sangat jelas antara pajak dengan APBN dan APBD. Jika penerimaan pajak negara dalam satu tahun tidak tercapai,APBN akan terganggu. Jika APBN terganggu, APBD pasti akan kena imbasnya juga. Sehingga pemerintah sangat berharap agar peran serta semua pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dapat menjalankannya dengan optimal. Bagi yang punya penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak ( PTKP ), jika belum punya nomor pokok wajib pajak ( NPWP ), maka harus segera mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP.
Pemerintah juga tanggap terhadap kemajuan teknologi dengan membuat sistem pelayanan perpajakan yang berbasis teknologi. Antara lain dengan e-registration, e-payment,e-filling,dll. Dengan satu harapan bahwa penerimaan pajak akan terus meningkat sehingga program kerja yang dirancang dapat berjalan dengan optimal. Dengan membayar pajak secara benar, kita ikut bersama-sama dengan pemerintah membangun bangsa. Peran pajak sangat penting bagi kelangsungan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia, sudah seharusnya kita sadar diri bahwa kita harus bisa aktif berpartisipasi memenuhi hak dan kewajiban kita dalam hal pajak.
Fakta yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan negara adalah dari sektor pajak. Hal tersebut dikarenakan sampai detik ini lebih dari 50 persen penerimaan negara yaitu dari sektor pajak masih menjadi prioritas yang utama di Indonesia sebagai sarana untuk mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang terus berkesinambungan. Pada APBD 2005, sumbangan dari pajak mencapai Rp.239 triliun atau sekitar 80 persen dari total penerimaan negara. Sedangkan dari bea cukai menyumbang sekitar 40 triliun. Suatu negara yang memiliki penerimaan pajak yang tinggi akan dapat membiayai pembangunan nasional dari kekuatannya sendiri, dengan demikian perekonomian negara tersebut menjadi kokoh dan tidak perlu lagi tergantung dengan pinjaman negara maju lainnya ataupun lembaga pembiayaan internasional lainnya.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio) secara bertahap, terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat diperluas dan potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Dengan langkah-langkah tersebut rasio penerimaan pajak terhadap GDB dalam tiga tahun terakhir dapat ditingkatkan sekitar 13 persen pada tahun 2003, menjadi 14,0 persen dalam tahun 2005. Dengan perkembangan tersebut, peranan penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara mengalami perubahan, yakni dari 70,4 persen dalam tahun 2003, menjadi 69.1 persen dalam dalam APBN-P 2005. PPh 21 merupakan penyumbang terbesar ketiga bagi APBN dari total penerimaan pos pajak yang dipotong dari gaji/honor, sedangkan yang ke empat berasal dari PPh pasal 22 dan PPh yang berasal dari kegiatan impor. Kedua PPh tersebut masing-masing menyumbangkan penerimaan sebesar Rp. 16.51 triliun dan Rp.3,67 triliun atau masing-masing menyumbangkan 41,2 persen dan 70 persen diatas target APBN-nya. Lesunya perekonomian yang ditandai dengan banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) beberapa tahun terakhir ini ternyata tidak menurunkan pendapatan dari PPh pasal 21 ini.
Dari tahun ke tahun pajak penghasilan masih menjadi nomor satu dalam perkembangan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan PPh senantiasa mengalami peningkatan, dari Rp.101,9 Triliun atau 6,3 persen terhadap GDB pada tahun 2003, menjadi Rp.115,0 triliun atau 6,4 persen terhadap GDB pada tahun 2004, dan Rp.135,9 triliun atau 6,6 persen terhadap GDB dalam APBN-P 2005. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang penghitungan dan pemotongannya biasa dilakukan oleh pihak pemberi kerja.
Dalam PPh 21 ini banyak sekali peraturan-peraturan yang bisa berubah dan perhitungan-perhitungan yang perlu dicermati yang memungkinkan terjadinya moral hazard sehingga pajak terutang tidak sesuai dengan praktik sebenarnya, maka diperlukan pengkajian kesesuaian antara prosedur Penghitungan dan Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pelaporannya dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku dan merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayarnya.
REFORMASI PENGELOLAAN ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dalam pembahasan berbagai literatur sering disebut anggaran negara atau anggaran sektor publik, dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan.
Anggaran negara sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran negara pada saat ini telah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat, yaitu sistem penganggaran dengan pendekatan Anggaran dengan Pendekatan New Public Management (NPM) Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.
Model NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Penggunaan paradigma baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi pada pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “Reinventing Government”.
Perubahan Pendekatan Anggaran Negara
Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong upaya di berbagai negara untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran negara. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, antara lain:
a. Teknik Anggaran Kinerja (Performance Budgeting) Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan karena tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.
b. Zero Based Budgeting (ZBB) Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan kelemahan pada konsep incrementalism dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero base).
c. Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya pada alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
Pengelompokkan Keuangan Negara
Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam:
a. Subbidang pengelolaan fiskal, Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang.
b. Subbidang pengelolaan moneter, berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri.
c. Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan negara subbidang kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (profit motive).

Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.
Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut.
a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
b. Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
d. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.
e. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
f. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
g. Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
h. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.
Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perbendaharaan Negara
Pengertian Perbendaharaan Negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 adalah “pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,

administrasi keuangan negara

2010-01-23T10:00:00.000-08:00

Pendekatan Sistem Anggaran
PENDEKATAN SISTIM PENGANGGARAN

Keuangan Negara telah mengamanatkan bahwa proses penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dalam kerangka jangka menengah. Pendekatan Penganggaran Terpadu Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.
Pengangaran terpadu ini meliputi : keterpaduan pengelola kegiatan, keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan, keterpaduan antar program/kegiatan sesuai fungsi dari suatu kementrian/lembaga. Keterpaduan program/kegiatan antar kementrian negara/lembaga. Keterpaduan program/kegiatan baik antar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Penerapan Penganggaran Terpadu (unifed budget) diharapkan dapat mewujudkan :
1. Satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya.
2. Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional mendukung kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan.
3. Adanya akun yang standart (dahulu dikenal sebagai mata anggaran keluaran) untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada duplikasi penggunaannya, sehingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu.
Penganggaran Berbasis Kinerja Pengganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 kemnterian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja (performance indikator) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap priorotas program dan kegiatan (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah :
1. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan.
2. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran
3. Terdapat keterkaitan output kegiatan dan sasaran program (cascade).
4. Terdapat kepastian penanggung jawab keberhasilan suatu program.
5. Program dan kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi (renstra) kementrian Negara/lembaga.
Penerapan Penganggaran berbasis kinerja yang efektif membutuhkan pra-kondisi sebagai berikut :
1. Telah tercipta sebuah lingkungan atau kondisi yang mendukung dan berorientasi pada pencapaian kinerja.
2. Sistem kontrol yang efektif, memerlukan mekanisme akuntabilitas masing-masing kementrian/lembaga (menegerial accountability);
3. Telah tersedia sistem dan metode akuntansi yang handal sebelum diterapkannya sistem keuangan yang terintegrasi (integreted financial management system);
4. Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian sumber daya yang berorientasi pada output;
5. Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit kinerja (performance audit) dilakukan.
Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) mempunyai maksud dan tujuan :
1. Meningkatkan keseimbangan makroekonomi dengan mengembangkan kerangka ketersediaan dana yang konsisten dan realistis;
2. Memperbaiki alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas yang hendak dicapai;
3. Meningkatkan kepastian akan alokasi atas kebutuhan yang bersifat multiyears.
4. Memberi hardbudget constraint untuk belanja.
Hubungan Ketiga Unsur Pendekatan Penganggaran Dalam kaitan dengan KPJM, anggaran terpadu yang memperlihatkan keterpaduan (konsolidasi) anggaran operasional dan anggaran investasi menjadi lebih penting karena dengan mengetahui gambaran keduanya secara terkonsolidasi, satuan kerja/unit organisasi dapat dengan lebih baik mengenali secara rinci implikasi finansial dari kebijakan yang telah diputuskan saat ini di tahun & ndash (tahun yang akan datang).
Hal ini akan sangat berarti dalam mendukung tercapainya efisiensi alokasi dilihat dai sudut pandang antar waktu (intertemporan allocative efficiency). Dalam kaitan dengan PBK, keterpaduan (konsolidasi) anggaran belanja operasional dan anggaran investasi akan mendukung pelaksanaan anggaran kinerja karena pada akhirnya penganggaran berbasis kinierja akan memberi penekanan pada operasional untuk mencapai biaya terendah untuk menghasilkan barang/jasa yang berkualitas. Harga satuan keluaran (unit cost of output) akan menjadi salah satu instrument dalam proses pwnyusunan anggaran dan evaluasi kinerja sebuah kegiatan. Perhitungan harga satuan keluaran harus memperhitungkan biaya atau harga keseluruhan masukan sumber daya, idealnya termasuk gaji pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
Dengan demikian langkah konsolidasi anggaran menjadi mutlak untuk mengetahui seberapa besar nilai keseluruhan sumber daya yang dikelola oleh sebuah unit kerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa/layanan. Daftar Bacaan : Departemen Keuangan, Warta Anggaran, Jakarta. 2008; MARI-MCC/USAID, Modul Pelatihan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran serta Komunikasi Data Anggaran dan Keuangan, Jakarta 2008.

administrasi pembangunan

2010-01-23T09:58:00.000-08:00

PEMBANGUNAN EKONOMI SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Ketika berbagai negara baru memperoleh kembali kemerdekaannya, melalui perang kemerdekaan atau melalui jalan damai di meja, kemerdekaan tersebut bukan saja menyangkut bidang politik, akan tetapi juga dalam bidang-bidang kehidupan dan penghidupan yang lain. Salah satu implikasi dari persepsi demikian ialah bahwa suatu negara bangsa untuk menentukan dan memilih sendiri cara-cara yang ingin ditempuhnya dalam upaya mencapai tujuan negara bangsa yang bersangkutan.
Terlepas dari cara dan pendekatan yang digunakan, berbagai tindakan yng diambil termasuk kebijaksanaan dan prioritas pembangunannya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Itulah sebabnya berkembang pandangan yang mengatakan bahwa suatu negara modern merupakan suatu negara kesejahteraan (welfare state). Meskipun di banyak negara industri maju konsep "negara kesejahteraan" tidak lagi menonjol seperti halnya di masa-masa lalu karena biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi para warganya, kiranya masih relevan untuk menekankan bahwa bagi negara-negara yang tergolong miskin dan sedang membangun konsep tersebut masih wajar untuk diwujudkan dan mekanisme unluk mencapai tujuan itu ialah dengan melakukan berbagai kegiatan pembangunan.
Akan tetapi karena berbagai faktor keterbatasan yang dihadapi oleh suatu negara seperti keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, keterbatasan daya, dan keterbatasan waktu suatu negara dihadapkan kepada keharusan untuk menentukan skala prioritas pembangunannya. Kemampuan yang dimiliki tidak memungkinkan penyelenggaraan pembangunan dilakukan secara simultan dengan intensitas yang sama.
Tuntutan dalam penentuan prioritas pembangunan bagi negara-negarn yang sedang membangun pada umumnya menunjuk pada pembangunan di bidang ekonomi. Tuntutan demikian mudah dipahami dan diterima karenu memang kenyataan menunjukkan bahwa keterbelakangan negara-negara tersebut paling terlihat dalam bidang ekonomi. Seperti dimaklumi, berbagai ciri negarn terbelakang atau sedang berkembang dalam bidang ekonomi antara lain ialah;

1. Banyaknya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut.
2. Di lain pihak, terdapat sejumlah kecil warga negara yang dengan standard internasional sekalipun tergolong sebagai orang yang kaya raya, terutama mereka yang menjadi usahawan pada tingkat konglomerat bahkan ada di antaranya yang menguasai perusahaan yang bersifat oligopoli.
3. Produk Domestik Kotor (Gross Domestic Product) yang rendah antara lain disebabkan oleh produktivitas nasional yang rendah sebagai salah satu konsekuensi dari sumber daya manusia yang tidak terampil.
4. Tingkat pendidikan rakyat yang belum tinggi dan bahkan banyak di antara penduduk yang masih buta aksara.
5. Perekonomian yang masih bersifat tradisional dalam arti berkisar pada kegiatan pertanian.
6. Kegiatan perekonomian lainnya, seperti perikanan, peternakan, hortikultura, sering hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan tidak ditujukan pada pemenuhan kebutuhan pasar.
7. Alhasil, kalaupun ada komiditi yang dihasilkan untuk dijual ke pasaran, termasuk untuk diekspor, bentuknya masih berupa bahan mentah dan bukan berupa produk jadi.
8. Infrastruktur yang mutlak diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi seperti jalan, sarana transportasi, dan sarana komunikasi tidak memadai.
9. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan sering tidak terkendali seperti dikatakan oleh seorang pakar ekonomi bahwa "di negara-negara terbelakang yang kaya makin kaya dan yang miskin dapal anak
10. Tingkat kewirausahaan yang rendah
Dengan perkataan lain, penduduk miskin di negara-negara terbelakang dihadapkan kepada "lingkaran setan" yang mengandung komponen sebagai berikut :
1. Pendapatan per kapita yang rendah.
2. Yang berakibat pada ketidakmampuan menabung.
3. Yang pada gilirannya berakibat pada tidak terjadinya pembentukan modal.
4. Tidak terjadinya pemupukan modal berarti tidak adanya investasi
5. Tidak adanya investasi berarti tidak terjadinya perluasan usaha.
6. Tidak adanya perluasan usaha berarti makin sempitnya kesempatan kerja.
7. Sempitnya kesempatan kerja berarti tingginya tingkat pengangguran.
8. Pengangguran berarti tidak adanya penghasilan.
9. Tidak adanya penghasilan berakibat pada tidak bergesernya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.
Strategi Pembangunan Ekonomi
Kiranya mudah untuk menerima pendapat bahwa tidak ada satupun strategi pembangunan ekonomi yang cocok digunakan oleh semua negara berkembang yang ingin meningkatkan kesejahteraanmateriil para warganya. faktor-faktor yang dihadapi, dapat disimpulkan adanya dua bentuk strategi pembangunan yang biasa ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang ialah modernisasi pertanian dan industrialisasi.
Modernisasi Pertanian. Pentingnya modernisasi pertanian harus dipandang paling sedikit dari dua sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri, terutama bahan pangan. Sisi kedua menyangkut penumbuhan dan pengembangan agrobisnis yang menghasilkan berbagai ekspor.
Faktor-faktor itulah yang menuntut harus terjadinya modernisasi pertanian. Dalam kaitan ini harus ditekankan bahwa hambatan yang sering dihadapi dalam modernisasi pertanian bukan semata-mata masalah penguasaan teknik bertani secara mutakhir. Bukan pula hanya karena kemampuan ekonomi yang rendah. Yang jauh lebih penting untuk mendapat perhatian ialah menemukan cara yang paling tepat untuk merubah sikap mental dari para petani tersebut. Para pakar pertanian sering mengemukakan paling sedikit tujuh hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya modernisasi pertanian.
Pertama: Memperkenalkan cara bertani yang modern seperti penggunaan mesin-mesin yang sesuai dengan topografl wilayah pertanian tertentu.
Kedua: Menggunakan bibit unggul yang telah dikembangkan melalui penelitian yang dilakukan oleh para peneliti pertanian dan telah terbukti membuahkan hasil yang jauh lebih memuaskan dibandingkan dengan bibit yang dikenal oleh para petani.
Ketiga: Penggunaan insektisida dan pestisida untuk memberantas hama yang sering merusak tanaman dan pada gilirannya menurunkan produksi hasil pertanian.
Keempat: Penggunaan sistem irigasi yang lebih baik agar tanaman memperoleh air yang diperlukannya untuk tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.
Kelima: Penggunaan pupuk yang lebih intensif. Berbagai jenis pupuk, termasuk pupuk kimiawi dan pupuk alam, diperlukan baik untuk kepentingan mempertahankan kesuburan tanah maupun untuk meningkatkannya.
Keenam: Intensifikasi pertanian. Jika hal-hal yang telah disinggung di muka terlaksana dengan baik, salah satu hasilnya ialah dimungkinkannya intensifikasi.
Ketujuh: Diversifikasi dan ekstensifikasi. Kiranya telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan diversifikasi dan ekstensifikasi pertanian ialah upaya yang sistematik untuk menganekaragamkan jenis-jenis tanaman pertanian dan tidak terpukau hanya pada satu tanaman andalan.
idustrialisasi Sebagai Alternatif
Telah disinggung bahwa di samping modernisasi pertanian, idustrialisasi merupakan alternatif lain yang dapat ditempuh dan memang ditempuh oleh negara-negara terbelakang dan sedang berkembang. Meskipun diakui dan disadari oleh para negarawan, politisi, tokoh-tokoh birokrasi, para ilmuwan, dan dunia usaha bahwa alternatif ini wajar dipertimbangkan. Dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi perlu diketahui berbagai masalah yang harus dipecahkan, antara lain sebagai berikut.
Sebagian besar penduduk terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki keterampilan teknis yang dituntut oleh proses industrialisasi. Karena latar belakang pendidikannya, Sangat terbatasnya modal yang mutlak diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan roda organisasi niaga. Tingkat kewirausahaan yang sangat rendah di kalangan mereka yang bergerak dalam kegiatan bisnis,
Mengentaskan Kemiskinan
Mengentaskan kemiskinan antara lain berarti bahwa tidak ada warga negara yang tidak mampu memuaskan berbagai kebutuhan primernya secara wajar. Akan tetapi perlu pula diperhatikan bahwa tidak cukup untuk melihat pengentasan kemiskinan semata-mata sebagai upaya peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang bersifat materiil. Dengan kata lain, pengentasan kemiskinan harus pula berarti peningkatan mutu hidup. Peningkatan mutu hidup menyangkut berbagai segi lain yang bukan berupa segi ekonomis, seperti peningkatan kemampuan untuk menunaikan kewajiban sosial, menyekolahkan anak, pengobatan dalam hal seseorang dan anggota keluarganya diserang penyakit, tersedianya dana untuk rekreasi, serta peningkatan kemampuan menabung. Singkatnya menjadikan para warga negara menjadi insan yang mandiri.
Menghilangkan Kesenjangan Sosial
Merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa di masyarakat bangsa, terdapat segelintir manusia yang sangat kaya raya di samping para warga negara yang tergolong tidak mampu. Berarti adanya kesenjangan sosial. Pembangunan ekonomi harus berhasil untuk menghilangkan atau paling sedikit memperkecil kesenjangan tersebut. Berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi kesenjangan sosial antara lain Peningkatan Mutu Kehidupan Kekaryaan, Penciptaan Lapangan Kerja, Sistem Perpajakan yang Progresif, Pasokan Bahan Secara Lokal, Peningkatan Kepedulian Sosial.
Tersedianya Dana Untuk Pembangunan Bidang-Bidang Lain
Penyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mencakup seluruh segi kehidupan dan penghidupan suatu masyarakat bangsa memerlukan dana yang besar. Di bidang politik, misalnya, dana dalam jumlah besar diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pembiayaan kegiatan lembaga-lembaga konstitusional, melaksanakan pendidikan politik, menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala, melaksanakan politik luar negeri, dan lain sebagainya.
Terpeliharanya Ketertiban Umum
Di kalangan aparat keamanan sering terdapat persepsi bahwa berkurangnya, apalagi hilangnya, kesenjangan sosial akan melicinkan jalan untuk terpeliharanya ketertiban umum yang mantap.
PEMBANGUNAN DI BIDANG SOSIAL BUDAYA
ASPEK UTAMA SOSIAL BUDAYA
Dari sekian banyak aspek sosial budaya yang relevan untuk mendapat perhatian dalam upaya memilih strategi pembangunan ada tujuh aspek yang sangat menonjol ialah: (a) bahasa, (b) adat istiadat dan tradisi, (c) persepsi tentang kekuasaan, (d) hubungan dengan alam, (e) "locus of control", (f) pandangan tentang peranan wanita, dan (g) "sistem keluarga besar" (extended family system). Dengan perkataan lain, keseluruhan masalah sosial budaya yang harus dihadapi dan dipecahkan melalui pembangunan sosial budaya berkisar pada sistem nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai keseluruhan.
Bahasa Sebagai Identitas Bangsa
Dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa bahasa merupakan aspek sosial budaya yang mutlak perlu untuk dikembangkan dan dilestarikan. Dikatakan demikian karena peranannya yang sangat penting sebagai salah saru alat pemersatu bangsa, di samping peranannya dalam proses komunikasi dan sekaligus sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Dalam kaitan ini perlu ditambahkan bahwa dalam masyarakat majemuk bahasa dapat dikategorikan sebagai bahasa nasional di samping adanya bahasa-bahasa daerah, dari berbagai suku atau ras.
Adat Istiadat dan Tradisi
Dapat dikatakan bahwa keseluruhan adat istiadat dan tradisi suatu masyarakat merupakan bagian penting dari budaya masyarakat yang bersangkutan. Pada dasarnya budaya suatu bangsa merupakan persepsi bersama tentang tata cara berperilaku dalam masyarakat tersebut. Dalam masyarakat mana pun, budaya berfungsi sebagai Pemelihara stabilitas sosial, Menentukan batas-batas keperilakuan dalam kehidupan bermasyarakat, Mekanisme pengendalian perilaku warga masyarakat, Pendorong interaksi positif dan harmonis.
Persepsi tentang Kekuasaan
Dalam organisasi, termasuk organisasi negara, selalu terdapat sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tertentu. Sumber kekuasaan dapat beraneka ragam seperti karena anggota dinasti yang memerintah kerajaan, dipilih menduduki jabatan kepemimpinan, karena wibawa pribadi.
Hubungan dengan Alani
Sebagai unsur sosial budaya, pandangan suatu masyarakat tentang hubungannya dengan alam perlu pemahaman yang tepat karena mempunyai kaitan dengan gaya hidup. Para pakar mengatakan terdapat tiga jenis pandangan mengenai hal ini, yaitu (a) manusia menguasai alam, (b) manusia dikuasai oleh alam, dan (c) manusia harus memelihara hubungan yang serasi dengan alam. Pandangan manapun yang dianut mempunyai implikasi yang sangat luas dalam kehidupan seseorang atau suatu masyarakat. Misalnya dalam hal visi tentang masa depan, kesediaan mengambil risiko, anggapan tentang penting tidaknya perencanaan, sikap optimisme atau pesimisme, dan lain sebagainya.
Pandangan tentang Peranan Wanita
Pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fenomena sosial yang relatif baru. Di banyak masyarakat, emansipasi wanita bahkan belum terjadi. Pandangan tradisional yang sangat prevalen menempatkan kaum wanita pada posisi "warga negara kelas dua" dengan peranan yang sudah jelas, yaitu "tinggal di rumah, mengurus rumah tangga, melayani suami, dan membesarkan anak-anak". Di lingkungan masyarakat modern pandangan tersebut telah banyak berubah, antara lain karena sekitar 50% umat manusia terdiri dari wanita, gerakan emansipasi yang dipelopori oleh kaum wanita sendiri dan karena terbukanya akses bagi kaum wanita untuk menikmati pendidikan formal sampai ke strata yang paling tinggi sekalipun. Akibatnya, dalam semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, makin banyak wanita yang memainkan peranan yang semakin penting dan menduduki semua eselon jabatan pimpinan hingga yang tertinggi.
GOLONGAN-GOLONGAN MASYARAKAT
Golongan Tradisionalis
Dengan menyimak secara teliti ciri-ciri masyarakat di negara-negara terbelakang dan sedang membangun, kiranya tidak akan terlalu jauh dari kebenaran apabila dikatakan bahwa mayoritas warga masyarakat terdiri dari golongan tradisional, ciri pokok dari golongan ini adalah Mereka cenderung menolak proses modernisasi, orientasi waktu, yaitu berorientasi ke masa lalu, tingkat pendidikan yang pada umumnya masih rendah, stratifikasi sosial diteri-ma sebagai suatu hal yang wajar, Kecenderungan kuat menolak perubahan, ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat.
Golongan Modernis
Salah satu segi yang amat penting dari pembangunan sosial budaya adalah pengembangan sumber daya manusia sebagai aset paling strategis dari bangsa dan negara, jumlah anggota kelompok modernis inilah yang harus diperbanyak secara terencana, terprogram, dan berkesinambungan. ciri-ciri golongan ini antara lain adalah Memiliki wawasan luas yang menyangkut tata kehidupan modern, orientasi waktunya masa depan, kesediaan memainkan peranan pelopor dalam kehidupan.
Golongan Ambivalen
Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena keseluruhan ciri-cirinya menunjukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit di masyarakat. Tindakannya selalu didasarkan pada untung rugi bagi diri sendiri. 3 ciri yang sangat menonjol adalah Orientasi waktu kelompok ini adalah masa sekarang. Bagi kelompok ini tampaknya berlaku "rumus" bahwa suatu perubahan yang dipelopori oleh pihak lain, seperti kaum modernis misalnya, hanya akan diterima apabila dipersepsikan bahwa perubahan tersebut akan "gemerincing di kantongnya". Ciri negatif seperti dikemukakan di atas masih "dilengkapi" lagi dengan ciri lain, yaitu cepatnya mereka berganti "warna" dari "warna" lama yang tidak menguntungkan menjadi "warna" yang lebih menjamin kenikmatan sekarang.
PENDIDIKAN WAHANA UTAMA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
Pendidikan Formal
Telah dimaklumi bahwa pendidikan formal berlangsung secara berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan formal biasanya berlangsung di sekolah dan sasaran utamanya adalah mengalihkan pengetahuan dari pendidik kepada anak didik. Banyak aspek lain yang perlu pula ditangani melalui pendidikan formal, seperti aspek moral, aspek etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, cara berpikir secara rasional, keberanian mengambil risiko, ketegasan dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dimaksudkan semata-mata demi kemajuan para warga masyarakat secara individual, akan tetapi demi kemajuan bangsa dan negara.
Pelatihan Sebagai Aspek Pendidikan Formal
Mencerdaskan bangsa tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pendidikan formal. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan yang sangat beraneka ragam. Seperti dimaklumi, pelatihan merupakan upaya untuk mengalihkan keterampilan dari pelatih kepada para peserta pelatihan. Sering orang berpendapat bahwa pelatihan hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin menguasai segi-segi teknis suatu pekerjaan seperti montir dan sejenisnya. Pelatihan dapat pula diselenggarakan untuk memberikan kemahiran dan keterampilan baru bagi semua profesi, jabatan, dan dudukan. Bahkan juga untuk merubah sikap seseorang. Pelatihan tidak hanya berupa kegiatan di kelas akan tetapi terdapat dalam bentuk-bentuk lain seperti seminar, diskusi panel, konferensi, dan lain-lain.
Pemberantasan Buta Huruf
Tingkat pendidikan rata-rata warga masyarakat di negara-negara terbelakang masih rendah. Dan bahkan tidak sedikit warga negara yang masih buta aksara. Upaya memberantas buta aksara harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa pun akan mengakui bahwa kemampuan membaca dan menulis akan memperluas cakrawala pandangan seseorang. Misalnya di satu pihak ia dapat menggali sendiri informasi yang diperlukannya dan di pihak lain yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang dimilikinya dan diperlukan oleh orang lain. Manfaat lain ialah dimungkinkannya seseorang menambah pengetahuan dan keterampilan yang pada gilirannya menambah alat yang dapat digunakan untuk memperkaya kehidupannya.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di muka ialah bahwa masyarakat yang sedang membangun mutlak perlu mengembangkan apa yang sering disebut sebagai "industri pengetahuan" (knowledge industry) yang. kemungkinkan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan seumur hidup. Kiranya dapat dinyatakan bahwa umat manusia belum menemukan cara lain untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang sosial budaya kecuali melalui pendidikan dengan aneka ragam bentuk, jenis, cakupan, sasaran, dan objeknya.

PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan berarti ditingkatkannya usaha untuk menciptakan ketahanan nasional yang tangguh, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, administrasi pemerintahan dan keamanan nasional. Ketahanan nasional merupakan conditio sine qua non pembangunan oleh karena tanpa ketahanan nasional yang tangguh, tidak terdapat kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi herbagai faktor penghambat demi kejayaan negara, demi tumbuhnya tata kehidupan kenegaraan yang serasi, dan lancarnya pelaksanaan pembangunan pada khususnya.
PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL
Ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang perlu diciptakan dan dipelihara secara terus-menerus. Ketahanan bukanlah merupakan suatu fenomena sosial politik yang tumbuh dengan sendirinya dan bukan pula merupakan suatu variabel yang berdiri sendiri. Ketahanan nasional berkaitan erat dengan serta memperhitungkan berbagai variabel dalam suatu negara.
Meskipun belum terdapat keseragaman pendapat di kalangan para ahli tentang berbagai variabel yang harus diperhitungkan dalam menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan ketahanan nasional yang tangguh, delapan variabel yang tampaknya menonjol ialah penduduk, kekayaan alam, ideologi nasional,ekonomi, politik, sosial budaya, faktor geografis, kekuatan militer.
Faktor Geografis
Letak dan kondisi geografis serta luasnya wilayah kekuasaan suatu negara ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap pola pengembangan suatu sistem ketahanan nasional. Suatu negara daratan dan terletak di bagian dunia dengan empat musim, semi, panas, gugur, dan dingin, memerlukan pola ketahanan nasional yang berbeda dengan pola ketahanan nasional suatu negara kepulauan dan terletak di daerah katulistiwa dan mengenal hanya dua "musim", yaitu musim kering dan musim hujan. Relevansi faktor geografis dengan ketahanan nasional terlihat juga pada bidang transportasi dan komunikasi. Negara kepulauan memerlukan sarana dan prasarana tranportasi yang tidak sama dengan keperluan suatu negara daratan baik yang menyangkut transportasi darat, laut, dan udara. Jaringan komunikasi yang diperlukanpun berbeda dengan beraneka ragam penggunaannya.
Faktor Penduduk
Banyak cara yang dapat digunakan untuk menyoroti relevansi penduduk dengan ketahanan nasional, seperti jumlahnya, konfigurasinya, penyebarannya, dan dampak urbanisasi. Ada negara yang penduduknya berjumlah ratusan juta orang. Ada pula negara yang berpenduduk puluhan juta, atau hanya beberapa juta. Bahkan ada pula negara yang dikenal dengan istilah "micro states" yang penduduknya hanya ratusan ribu atau bahkan mungkin hanya puluhan ribu orang.
Faktor Kekayaan Alam
Kenyataan menunjukkan bahwa "distribusi" kekayaan alam tidak sama di antara negara-negara di dunia. Ada negara yang sumber daya alamnya melimpah, akan tetapi sebaliknya tidak sedikit negara yang miskin dalam hal sumber daya alam. Telah umum diketahui bahwa sebagian sumber daya alam terdapat di darat dalam arti di permukaan tanah dan dalam tanah dengan berbagai hasilnya, lahan subur untuk pertanian, aneka barang tambang serta di laut dalam arti di permukaan laut dan di bawah laut. Bahkan juga di dasar laut asal saja manusia mampu menguasai teknologi kelautan untuk "menggalinya".
Secara teoretis, negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah relatif lebih mudah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan yang pada gilirannya memungkinkan bangsa yang bersangkutan memelihara ketahanan nasional yang tangguh. Akan tetapi sebaliknya, negara-negara demikian harus dan biasanya memang menyadari bahwa negara tersebut bukannya tanpa permasalahan, dihubungkan dengan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pertahanan dan keamanan pada khususnya.
Faktor Ideologi
Ideologi yang dianut oleh suatu negara bangsa merupakan falsafah dan pedoman hidup bagi bangsa yang bersangkutan. Bahkan suatu ideologi yang. kuat merupakan satu alat pemersatu yang sangat penting artinya. Dapat dikatakan bahwa bangsa yang memiliki apa yang penulis bahas di muka sebagai "indigenous ideology" seyogianya menggalinya dari sejarah, karakteristik, kepribadian, tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan bangsa itu sendiri. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara ideologi nasional bukanlah tugas yang mudah.
Faktor Politik
Telah dimaklumi dan umum diakui bahwa kehidupan politik dalam suatu negara berkisar pada penumbuhan dan pemupukan demokrasi yang mencerminkan filsafat politik yang sangat mendasar yaitu bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, beberapa aspek politik yang mutlak perlu mendapat perhatian dalam rangka ketahanan nasional adalah Menolak tekanan politik dari berbagai pihak dari luar, Adanya beberapa organisasi politik, Berlangsungnya pendidikan politik bagi rakyat, Adanya pers yang bebas tetapi sekaligus bertanggung jawab, Berfungsinya semua lembaga konstitusional.
Faktor Ekonomi
Biasanya tanpa ketahanan ekonomi, ketahanan nasional suatu negara akan sangat mudah goyah karena sangat rawan terhadap berbagai faktor destabilitasi Dalam arti yang sebenar-benarnya, untuk mencapai ketahanan ekonomi itulah suatu negara terbelakang dan sedang membangun menempatkan pembangunan ekonomi pada peringkat teratas dalam skala pembangunan nasionalnya. Telah diketahui pula bahwa melalui pembangunan di bidang ekonomi, berbagai sasaran ingin dicapai, seperti:
1. peningkatan pendapatan dan produktivitas nasional, peningkatan pendapatan dan produktivitas per capita, perluasan kesempatan kerja, pembagian "kue" nasional secara lebih adil dan merata,
2. mempersempit kesenjangan sosial ekonomi antara sebagian kecil warga masyarakat yang mampu dan sebagian besar yang masih tergolong miskin
3. mempercepat proses industrialisasi, modernisasi pertanian guna menopang industrialisasi, meningkatkan kemampuan bersaing berdasarkan keunggulan kompetif, tumbuhnya kemampuan berwiraswasta, dan
4. kemandirian di bidang ekonomi tanpa mengabaikan pentingnya kemitraanj dengan berbagai pihak di luar negeri.
faktor Sosial Budaya
Sebagai salah satu faktor penopang ketahanan nasional, aspek sosial budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat tidak kurang pentingnya untuk mendapat perhatian. Segi-seginya pun sangat luas karena menyangkut hal-ha seperti adat istiadat, tradisi, norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat, bahasa, pendidikan, dan bahkan keagamaan. aspek-aspek paling relevan, Pertama: Bahwa dalam upaya menuju dan mencapai masyarakat modern, suatu masyarakat bangsa harus tetap mampu mempertahankan jati dirinya meskipun sangat mungkin ada segi-segi jati diri tersebut yang memerlukan penyesuaian dengan tata krama hidup modern. Hal ini tidak dapat dielakkan karena dalam era keterbukaan dan mobilitas tinggi, menerima segi-segi positif budaya lain tidak harus dipandang sebagai hal yang tabu. Berarti sangat diperlukan daya selektivitas yang tinggi. Kedua: Para pemimpui di ncj-ara yang sedang membangun perlu mengembangkan visi jangka panjang tlan melakukan kegiatan sosialisasi agar visi tersebut menjadi milik seluruh bangsa. Wahana terbaik untuk sosialisasi tersebut ialah dengan menggunakan jalur pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Ketiga: Mengagungkan nilai-nilai spiritual antara lain dengan jalan: (a) terjaminnya kebebasan beragama bagi setiap dan seluruh warga masyarakat sesuai dengan keyakinan masing-masing, (b) menumbuhkembangkan toleransi antara umat yang menganut .igama yang berbeda-beda karena agama bersifat sangat pribadi dan menyangkut hubungan seseorang dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan (c) bebasnya para penganut agama tertentu dari campur tangan apalagi pengaturan dari pihak mana pun sepanjang menyangkut ritual keagamaan yang ditentukan oleh .igama masing-masing. Keempat: Meningkatkan toleransi semua pihak dalam hal timbulnya perbedaan pendapat tentang aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan pendapat harus dipandang sebagai perkayaan kehidupan
Faktor Militer
Di kalangan negarawan, para politisi, dan pakar kemiliteran pernah terdapat pandangan bahwa negara-negara Sekutu memutuskan terlibat dalam Perang Dunia II dengan sasaran bahwa Perang Dunia II tersebut diharapkan menjadi "suatu peperangan untuk mengakhiri semua peperangan" (a war to end all wars), Meskipun pandangan tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai suatu "ilusi" ternyata masyarakat dunia memang tampaknya menyadari bahwa peperangan hanya akan berakibat pada penderitaan yang tiada taranya. Jutaan manusia menjadi korban, terjadinya perlombaan senjata termasuk senjata nuklir dan senjata pemusnah massal (mass destruction weaponry) tumbuhnya industri militer yang sangat besar dan kuat, penggunaan dana yang sebenarnya terbatas untuk membangun kekuatan militer padahal sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan di bidang-bidang yang lain dan berbagai implikasi negatif lainnya.
PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Kesadaran tentang pentingnya kerja sama dengan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan, apakah itu tujuan individu atau tujuan kelompok, berangkat dari kenyataan bahwa secara inheren dalam diri setiap manusia terdapat keterbatasan-keterbatasan, baik dalam arti fisik, mental intelektual dan bahkan biologis. Dalam praktek berbagai keterbatasan tersebut tidak memungkinkan seorang manusia memuaskan segala keinginan, harapan, cita-cita, dan kebutuhannya apabila bekerja sendirian tanpa dibantu oleh orang lain.
Dalam suatu masyarakat yang sangat sederhana sekalipun, dalam keadaan mana tujuan yang hendak dicapai masih sederhana dan kebutuhan yang hendak dipuaskan tidak rumit, kerja sama dengan orang lain sudah dirasakan pentingnya. Meskipun benar bahwa ketika "pusat" kehidupan manusia adalah keluarga dan kegiatan pemuasan berbagai kebutuhan fisik terbatas pada pemanfaatan alam sekitar seperti berburu dan bercocok tanam pola kerja sama yang diperlukan sering hanya melibatkan anggota suatu keluarga tertentu saja. Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia di muka bumi maka timbullah kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang dasar pembentukannya pun makin beraneka ragam seperti pertalian darah, asal usul wilayah permukiman, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Lahirlah apa yang kemudian dikenal :bagai "clan" atau suku. Demikian selerusnya hingga akhirnya terciptalah kelompok besar yang disebut "bangsa". Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa "senasib, sepenanggungan, dan seperasaan" biasanya lalu sepakat lerabentuk suatu negara. Demi keteraturan hidup bersama sebagai suatu bangsa, dibentuklah pemerintahan negara yang ciri-cirinya antara lain ialah (a) menguasai suatu wilayah tertentu, (b) mempunyai rakyat, (c) merdeka dan berdaulat yang mendapat pengakuan pemerintah dan negara lain.
FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAH TERHADAP WARGANYA
Dalam perkembangannya, setiap negara mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut telah berakibat pada pemberian empat predikat yang kesemuanya mengejawantah dalam peningkatan peranan pemerintah dalam mengemudikan perjalanan negara yang bersangkutan. Empat predikat tersebut ialah negara sebagai negara politik, negara sebagai negara hukum, negara sebagai negara kesejahteraan, dan negara sebagai negara administratif yang ciri-cirinya seperti di bawah ini.
Negara Sebagai Negara Politik (Political State)
Telah umum diketahui bahwa berkaitan dengan wilayah kekuasaan tertentu, adanya sejumlah rakyat dan adanya pemerintah yang sebagai suatu kesatuan politik merdeka dan berdaulat predikat tertua yang diperoleh suatu negara ialah sebagai "negara politik" (political slate).
Negara Sebagai Negara Hukum (Legal State)
Sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat antara lain karena tingkat pendidikan yang semakin tinggi para warga negara semakin sadar akan pentingnya perolehan haknya dan pentingnya penunaian kewajibannya kepada negara dan pemerintah meskipun gejala umum menunjukkan bahwa biasanya perolehan hak lebih menonjol ketimbang penunaian kewajiban.
Banyak jenis hak yang ingin diperoleh masyarakat, seperti perlindungan atas jiwa dan harta, perlakuan yang tidak diskriminatif di mata hukum, menyelesaian konflik atau masalah melalui jalur hukum, tidak tercabutnya hak-haknya sebagai warga negara serta tidak diperlakukan semena-mena oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah atau penguasa.
Negara Sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Sebagaimana halnya setiap organisasi, negara pun didirikan untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu. Sering terdengar ungkapan yang mengatakan bahwa tujuan merupakan "bintang penuntun" bagi organisasi. Untuk mempemudah pemahaman pentingnya tujuan, para pakar mengatakan bahwa tujuan dapat dikategorisasikan menjadi tujuan akhir dan tujuan antara yang dapat bersifat jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Ciri-ciri tujuan akhir ialah: (a) bersifat idealistik, (b) jangkauan waktunya tidak terbatas, (c) dinyatakan secara kualitatif, dan (d) masih abstrak. Dengan ciri-ciri demikian, mungkin saja para anggota organisasi dalam hal negara yaitu para warga negara belum atau bahkan tidak memahami maknanya yang konkret. Akan tetapi meskipun demikian, tiga hal fundamental perlu diperhatikan, yaitu: (a) tujuan diterima sebagai suatu hal yang wajar untuk dicapai, (b) tidak perlu dipersoalkan siapa yang menentukannya yang bagi suatu negara biasanya adalah para pendirinya ("the founding fathers of the state) dan (c) semua komponen masyarakat berkewajiban untuk memberikan kontribusinya demi pencapaian tujuan tersebut.
Negara Sebagai Negara Administratif (Administrative State)
Salah satu produk pendidikan adalah warga negara yang makin sadar tentang pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini pulalah negara sebagai negara hukum harus dilihat. Demikian pula halnya dengan pola kehidupan politik dan ekonomi yang demokratis karena melalui proses demokratisasi itulah rakyat diberdayakan. Seperti dimaklumi, salah satu manifestasi utama dari pemberdayaan ialah bahwa rakyat diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan yang menyangkut "nasibnya". Dengan kata lain, pemberdayaan menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan bahwa pemerintah dengan seluruh jajarannya merupakan abdi negara dan abdi masyarakat.
Disoroti khusus dari sudut pandang demikian, negara mendapat predikat lain yaitu sebagai negara administratif (administrative state). Dengan predikat tersebut, timbul aksentuasi baru dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Artinya, semua fungsi-fungsi pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang "didelegasikan" oleh rakyat kepadanya seperti fungsi politik, fungsi diplomasi, fungsi penegakan hukum, dan Iain-lain tetap berlaku. Akan tetapi di samping semua fungsi tersebut, muncul ke permukaan pada tingkat yang dapat dikatakan menonjol dua fungsi baru, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai "upaya yang :cara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara rencana menuju masyarakat modern." Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara absolut.
Peran Selaku Stabilisator
Salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan juga pertahanan dan keamanan. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil, sukar mengharapkaan terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan.
Peran Selaku Inovator
Inovasi merupakan salah satu "produk" dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting, cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan di atas. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena "menang" dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Dengan kata lain, tingkat penolakan oleh masyarakat akan tinggi. Sebaliknya, dengan pemilikan keabsahan yang tinggi.
Peran Selaku Modernisator
Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Herbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri kepada negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan de jure.
Peran Selaku Pelopor
pemerintah harus terlebih dahulu nenerapkan inovasi dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Secara eksplisit pandangan itu juga berarti bahwa pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan ("role model”) bagi seluruh masyarakat.
Peran Selaku Pelaksana Sendiri
Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, karena tidak diminati oleh masyarakat secara konstitusional merupakan tugas pemerintah.
PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Langkah-Langkah Dalam Administrasi Pembangunan
Ciri-ciri kegiatan pembangunan ialah dilaksanakan secara sadar, komprehensif, terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Telah dimaklumi pula bahwa pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian tujuan akhir bangsa yang, bagaimanapun dirumuskan, dan ditujukan pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Penyelengaraannya memerlukan suatu sistem administrasi yang andal dalam arti mampu mengambil sembilan langkah secara tepat. Sembilan langkah itu ialah: (a) penumbuhan motivasi untuk membangun, (b) perumusan dan pengambilan keputusan politik, (c) peletakan dasar hukum, (d) perumusan rencana pembanguna nasional, (e) merinci rencana menjadi program kerja, (f) penentuan proyek-proyek pembangunan, (g) implementasi kegiatan pembangunan, (h) penilaian hasil-hasil yang dicapai, serta (i) penciptaan dan penggunaan suatu sistem umpan balik.
Paradigma "Baru" Administrasi Negara
Pembangunan nasional menuntut aparatur pemerintah memainkan peranan yang dominan. Untuk itu, para pakar administrasi pembangunan telah mengembangkan sejumlah paradigma baru administrasi negara. Memang harus diakui bahwa paradigma tersebut merupakan kondisi yang ideal dan oleh karena itu tidak serta merta terpenuhi. Akan tetapi tidak ada pilihan lain kecuali berupaya untuk mewujudkannya. Pembahasan singkat berbagai paradigma tersebut ialah sebagai berikut.
Aparatur yang Berdaya Guna
Paradigma ini sesungguhnya merupakan salah satu paradigma klasik, akan tetapi ternyata tetap relevan bagi setiap jenis organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin apalagi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Bahkan daya guna atau efisiensi merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus selalu dipegang teguh oleh semua pihak. Disoroti khusus dari sudut administrasi pembangunan, alasan fundamental untuk mengatakan demikian ialah karena pemerintah selalu dihadapkan kepada situasi ketangkaan karena keterbatasan kemampuan menyediakan dana, daya, sarana, prasarana, sumber daya manusia yang ahli, terampil, dan waktu. Karena itu dalam manajemen pembangunan berlaku "rumus" bahwa tidak pernah ada alasan bagi aparatur pemerintah untuk tidak bekerja efisien.
Aparatur yang Berhasil Guna
Aparatur yang berhasil guna atau efektif berarti mampu memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang telah ditentukan atau dialokasikan dengan hasil yang optimal bahkan jika mungkin maksimal dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan pula. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kerja merupakan "saudara kembar" dart efisiensi.
Salah satu implikasi dari paradigma ini dalam praktek ialah bahwa agar mampu bekerja secara efektif, bukan hanya penting menyadari keterbatasan yang dihadapi, akan tetapi juga etos kerja yang mengatakan bahwa dalam menyelenggaraan kegiatan pembangunan, selalu diperlukan konsep baru dan terbaru. Konsep dan ide baru hanya mungkin timbul jika para pelaksana berpikir kreatif dan bertindak inovatif.
Aparatur yang Produktif
Produktivitas kerja pada dasarnya berarti perolehan hasil (output) yang maksimal dengan menggunakan masukan (input) yang minimal. Masukan menjadi hasil setelah melalui proses tertentu. Agar bekerja secara produktif, proses yang terjadi harus efisien dan efektif. Dengan perkataan lain, produktivitas merupakan hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas.
Aparatur yang Bersih
Telah diketahui bahwa suatu pemerintahan yang demokratis tidak pernah menginginkan adanya aparatur yang tidak bersih. Apakah dinyatakan secara eksplisit atau sekadar implisit, mewujudkan aparatur yang bersih merupakan bagian integral dari kebijaksanaan umum yang ditempuh oleh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan.
Aparatur yang Berwibawa
Dapat ditegaskan bahwa wibawa aparatur pemerintah tidak bersumber dari kekuasaan yang dimilikinya. Wibawa tersebut timbul antara lain karena (a) kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, aman, dengan prose mg sederhana tetapi bersahabat, (b) pengetahuan yang mendalam tentang bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, (c) kemahiran dan keterampilan yang tinggi dalam menyelenggarakan fungsinya, (d) disegani tetapi tidak ditakuti oleh masyarakat, (e) pemilikan informasi yang tidak dimiliki oleh pihak mana pun di masyarakat tetapi dengan mudah dapat diakses oleh warga masyarakat yang membutuhkannya, kecuali informasi yang menyangkut rahasia negara.
Aparatur yang Profesional
Kenyataan dalam kehidupan modem menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu produknya berkembang sangat pesat, bahkan pada tingkat kepesatan yang belum pernah dialami oleh umat manusia sebelumnya. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa masyarakat semakin cerdas berkat aksesnya kepada pendidikan formal yang semakin tinggi. Dalam keadaan demikian, tuntutan mereka kepada aparatur pemerintah pun semakin meningkat. Peningkaran tuntutan lersebut tidak hanya karena kebutuhan mereka yang harus dipuaskan semakin rumit, akan tetapi juga karena meningkatnya kesadaran mereka akan perolehan haknya.
Aparatur yang Kreatif
Telah dicatat di muka bahwa salah satu "tuduhan" yang sering dilemparkan kepada aparatur pemerintah ialah kecenderungan bersikap kaku dalam penegakan hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan. Telah dicatat pula bahwa ketaatan aparatur pemerintah kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mungkin dilebih-lebihkan terutama karena peranannya selaku panutan bagi warga masyarakat lainnya.
Aparatur yang Antisipatif dan Proaktif
Kenyataan hidup yang pasti akan selalu dihadapi ialah terjadinya perubahan. Artinya aparatur pemerintah akan menghadapi lingkungan yang dinamis. Perubahan yang terjadi dapat relatif lambat, akan tetapi juga mungkin terjadi dengan cepat. Mungkin pula tanpa gejolak atau gejolak lemah atau gejolak kuat.
Aparatur yang Mempunyai Visi
Visi adalah pernyataan tentang kondisi masa depan yang diinginkan. Visi biasanya dinyatakan secara formal tetapi umum dalam arti tidak rinci. Akan tetapi visi harus menjadi milik semua orang dalam organisasi dan dalam hal administrasi pembangunan.
BERBAGAI SASARAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
Pembahasan tentang aspek keiembagaan sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi organisasi di lingkungan eksekutif pemerintahan negara, dan tidak termasuk aspek kelembagaan legislatif dan juga tidak yudikatif. Pembatasan hanya karena yang menjadi sorotan perhatian pembangunan administrasi birokrasi pemerintahan.
Prinsip-Prinsip Organisasi
Titik tolak yang kiranya tepat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi dilihat dari aspek kelembagaannya ialah pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya. Sepuluh prinsip yang menonjol adalah sebagai berikut Fungsionalisasi, Kejelasan misi, Kejeiasan tujuan, pembagian tugas, departementalisasi, keseimbangan amtara wewenang dan tanggung jawab, kesatuan arah, kesatuan komando, kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan, rentang kendali.
Tipologi Struktur Organisasi
Pengenalan berbagai tipologi struktur organisasi sangat penting. Dengan pengenalan tersebut, ciri-cirinya dalam arti kekuatannya dan kelemahannya diketahui dan dengan demikian mempermudah penentuan pilihan struktur yang saling tepat untuk digunakan.
Teori organisasi klasik mengetengahkan berbagai tipe organisasi yaitu organisasi lini, organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, organisasi matriks, dan organisasi kepanitiaan ("adhocracy"). Satu catatan kecil yang perlu dibuat ialah bahwa khusus di lingkungan angkatan bersenjata dikenal pula dua tipe yang lain yaitu tipe direktorat dan "general staff" yang tidak dibahas karena kurang relevansinya dengan sasaran.
Manajemen Sumber Daya Manusia
Dapat ditegaskan bahwa daiam organisasi apa pun, termasuk berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintahan, sumber daya manusia merupakan sumber yang paling strategis. Berbagai alasannya adalah sebagai berikut Bukan zamannya lagi untuk memperlakukan manusia hanya sebagai salah satu "alat produksi", Pentingnya sumber daya manusia juga terlihat dari kenyataan bahwa karena manusia mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh sumber daya lain, seperti harkat martabat yang mutlak, "Predikat" yang umum diberikan kepada manusia menggambarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks, Dalam melaksanakan manajemen sumber daya manusia, penting bagi para pejabat pimpinan untuk menyadari bahwa dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan sekalipun, pengenalan manusia secara paripurna belum terjadi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, manajemen sumber daya manusia harus dijadikan sebagai salah satu sasaran pokok dalam pembangunan administrasi. Dengan perkataan lain, satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi harus mampu secara efektif menyelenggarakan semua fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Fungsi-fungsi tersebut dibahas secara garis besar berikut ini.
Kerangka Dasar Pemikiran Manajemen Sumber Daya Manusia
Mengingat pentingnya peranan yang harus dimainkan oleh aparatur pemerintah dalam seluruh proses pembangunan nasional dan karena tuntutan pemahaman dan penerapan paradigma baru administrasi negara, kiranya sangat penting untuk memahami kerangka dasar pemikiran dalam menjalankan manajemen sumber daya manusia seperti Peningkatan Kemampuan Organisasi Menghadapi Berhagai Tantangan.
Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Dalam setiap organisasi yang besar, termasuk dalam lingkungan pemerintahan, selaiu terdapat satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dengan nomenklatur apa pun satuan kerja tersebut dikenal seperti divisi, direktorat, biro, bagian, dan lain scbagainya. Satuan kerja tersebut menyelenggarakan fungsi penunjang. Artinya, satuan kerja tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan kepada semua satuan kerja lainnya dalam organisasi dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Pemberian dukungan itu dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia.
Pengembangan Kemampuan (Capacity Building)
Telah ditekankan di muka bahwa dikaitkan dengan transparansi, keterikatan, orientasi pelayanan, perubahan tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesediaan menerima perubahan dengan segala implikasinya, menuntut seluruh aparatur pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Salah satu wahana yang paling efektif untuk melakukannya ialah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dalam kaitan ini perlu ditekankan bahwa bagi para karyawan pendidikan dimaksudkan sebagai bagian dari strategi pengembangan, bukan pembentukan. ikatakan demikian karena secara teoritikal, pembentukan sudah seharusnya terjadi pada proses belajar-mengajar di lingkungan lembaga pendidikan formal, bahkan setelah mereka memasuki lapangan pekerjaan.
Pengembangan Citra Positif
Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sering mempunyai persepsi negatif tentang citra birokrasi Tidak jarang terdengar "tuduhan" yang dilemparkan kepada birokrasi yang bernada negatif seperti bekerja lamban, menggunakan prosedur yang berbelit-belit, orientasi kekuasaan, jarak kekuasaan yang jauh, arogan baik secara institusional maupun secara individual, kaku dalam menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan, sikap seolah-olah ketentuan normatif yang berlaku bagi masyarakat tidak berlaku baginya, perlakuan yang diskriminatif dalam memberikan pelayanan, tertutup, tidak jujur, korup, dekat dengan dunia usaha yang menimbulkan kolusi, dan lain sebagainya.
Dapat dikatakan bahwa pada umumnya pimpinan pemerintahan negara tidak merestui sikap bawahannya yang demikian. Artinya, pimpinan pemerintahan pada umumnya menginginkan adanya aparatur yang bersih dan memiliki citra positif. Terlepas dari praktek-praklck yang lerjadi di lapangan, citra negatjf irokrasi itu hams diubah schingga menjadi citra positif. Berbagai cara yang dapat ditempuh antara lain ialah komitmen manajemen puncak untuk memberantas korupsi dan kolusi, menjadikan diri sebagai panutan dan teladan, pengenaan sanksi berat terhadap mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, meningkatan kesejahteraan pegawai dan keluarganya, mendidik masyarakat untuk berani menuntut pegawai negeri agar bertindak dan bersikap jujur, dan bagi para pejabat pimpinan menanggapi secara positif dan cepat laporan yang masuk dari masyarakat dan tidak justru membela para bawahannya karena jiwa korsa (esprit d' corps) yang "salah kaprah”.

Perihal Budaya Organisasi
Budaya organisasi adalah persepsi yang sama tentang makna hakiki dari kehidupan bersama dalam organisasi. Budaya organisasi mencakup semua segi kehidupan organisasional mulai dari yang filsafati, strategi, kebijaksanaan, etos kerja, sampai kepada hal-hal yang bersifat teknis seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara berinteraksi satu sama lain, dan sebagainya. Singkatnya budaya organisasi mengatur cara berperilaku dalam organisasi yang bersangkutan. menciptaan dan pemeliharaan budaya organisasi sangat penting karena dari budaya organisasi itulah organisasi tersebut dikenali. Dengan perkataan lain, budaya organisasi menunjukkan ciri khas organisasi yang bersangkutan.
Pentingnya penciptaan, penumbuhan, dan pemeliharaan budaya organisasi terlihat lebih jelas lagi apabila diingat bahwa budaya organisasi mempunyai lima fungsi yang sangat penting, yaitu: (a) sebagai penentu batas-batas perilaku, (b) perekat yang menjamin kesatuan dan persatuan di kalangan para anggotanya, (c) untuk mengurangi ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif, (d) untuk mengurangi kegiatan pengendalian dan pengawasan para pejabat pimpinan terhadap para bawahannya, dan (e) penjamin stabilitas sosial dalam organisasi. Sasaran akhirnya ialah agar seluruh anggota organisasi melakukan penyesuaian yang diperlukan sehingga menampilkan perilaku yang sesusai dengan "the way things are done in this organization".
Menjadikan budaya organisasi sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi berarti bahwa budaya organisasi haruslah sedemikian kuat sehingga mampu menjalankan lima fungsi yang telah disinggung di muka. Akan tetapi sebaliknya, budaya organisasi harus tidak sedemikian kuatnya sehingga dapat diubah apabila perkembangan internal dan eksternal menuntutnya. Hal ini sangat penting karena seperti dimaklumi, satu-satunya hal yang konstan di dunia adalah perubahan.

administrasi otonomi daerah

2010-01-23T09:49:00.000-08:00

OTONOMI DAERAH DAN KOMPETENSI LOKAL
Gelombang reformasi tahun 1998 telah menuntun terjadinya eskalasi perubahan ridak hanya karena di latar belakangi oleh krisis di sektor ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan di aras politik pemerintahan, yakni berubahnya pola pengelolaan dan tatanan hubungan pemerintahan. Perubahan tersebut adalah berupa pergeseran cara pandang (paradigma) dalam mengelola kekuasaan dari pendekatan sentralistis ke arah desentralisasi, praktek penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berbasis di daerah.
Perubahan yang berlangsung secara dramatis, dengan didahului oleh tumbangnya kekuasaan Soeharto setelah lebih kurang 32 tahun berkuasa, setidaknya juga ditujukan untuk menjawab beberapa persoalan yang muncul mengiringi gerakan reformasi 1998, seperti menguatnya sentimen ketidakpuasan tethadap pemerintah pusat yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap munculnya kesenjangan kesejahteraan yang tajam antata masyarakat di daerah dan pusat. Hal ini didasarkan pada kondisi objektif di masyarakat, betapa kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah keterlambatan pelaksanaan pembangunan di daerah telah memicu rasa ketidakpuasan masyarakat di daerah yang ditunjukkan dengan upaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dalam beberapa kasus, minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah sangat mencolok justru kepada daerah yang sebenarnya telah menyumbang dan menyuburkan kantong-kantong pemasukan keuangan negara.
Kebijakan otonomi daerah juga harus diorientasikan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah dalam mengembangkan dan memberdayakan daerahnya melalui prakarsa dan kreatifitas masing-masing. prakarsa dan kreatifitas yang dimaksud di sini adalah dalam hal memampukan kompetensi lokal yang ada. Artinya, setiap pemerintah daerah mesti jeli dan tepat dalam menyerap potensi dan komperensi lokal yang dimilikinya. jika suatu daerah memilikl potensi pariwisata yang dapat dijual dan dijadikan andalan pemasukan PAD (devisa), sebaiknya pemerintah daerah komitmen terhadap kompetensi tersebut.
Karena itu, kebijakan menerapkan otonomi daerah sesungguhnya dapat menjawab dua masalah secara bersamaan. Pertama, adalah menyangkut soal merebaknya keinginan pemisahan diri oleh beberapa daerah dari NKRI, seperti Aceh, Irian Jaya (Papua), Riau, Kalimantan Timur dan Maluku. Kedua, tuntutan tersebut juga didorong oleh kenyataan historis dan empiris tentang scmakin lebarnya jurang ketimpangan antara pusat dan daerah.
Berbeda dengan pola dan pendekatan sentralistis yang cenderung mengendalikan semua proses pengambllan keputusan dari pusat, otonomi daerah justru berusaha menempatkan proses pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat. Keuntungan besar bagi proses pengambilan keputusan model ini adalah masyarakat dapat mengetahui secara langsung dan cepat kebijakan-kebijakan apa saja yang akan, sedang, dan telah ditelorkan oleh pihak pengambil keputusan.
Masyarakat juga dapat segera melakukan tindakan protes manakala kebijakan dimaksud tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya secara luas. Kesempatan yang luas dan memadai bagi munculnya sikap protes dari masyarakat minimal merupakan isyarat bagi tumbuhnya partisipasi warga di daerah.
Demokrasi Lokal
Perkembangan yang lebih maju justru terjadi di tingkat daerah. Dinamika kehidupan politik di daerah salah satunya ditandai oleh kesamaan kedudukan antara eksekutif dan legislatif dalam percaturan politik di daerah. Problem hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal yang nampak mengalami fluktuasi, belakangan kini menjadi fenomena yang menarik untuk diamati. Memang telah terjadi perubahan besar di dua lembaga tersebut dibanding pada masa bercokolnya kekuasaan otoriter Orde Baru. Sesungguhnya kinerja dua lembaga ini tampak sedang menjadi sorotan pelbagai pihak sebagai bukan tengah memperjuangkan kepentingan rakyat secara holistik, melainkan lebih condong sibuk dengan vested in-lerest-nya.
Pascagerakan reformasi sedikitnya telah dimulai perubahan mendasar berupa upaya desakralisasi lembaga kepresidenan. Presiden bukan menjadi lembaga yang anti kritik. Bahkan pengganti Soeharto, BJ. Habibie memulai hal yang baru dengan sikap tolerannya terhadap kritik dan hujatan. Suasana ini kemudian tampak ingin dipertahankan di era Abdurrahman Wahid. Kesan yang muncul di awal-awal kekuasaannya adalah bahwa presiden urutan keempat ini lebih populis, merakyat dan mau bergaul dengan "wong cilik". Meski kerap sensitif terhadap kritik, Gus Dur dalam beberapa hal masih lebih toleran terhadap kritik ketimbang masa Soeharto.
Penyerahan Kewenangan
Secara sederhana, otonomi daerah menghendaki sebanyak mungkin penyerahan kewenangan urusan rumah tangga pemerintahan kepada pemerintah daerah. Hal ini didasari oleh kepentingan terhadap fungsi pelayanan terhadap masyarakat sedekat mungkin bagi pemerintah daerah. Fungsi pelayanan terhadap masyarakat inilah yang dinilai selama ini kurang diimplementasikan, tatkala rentang kendali antara masyarakat dan pemerintah (pusat) terlalu jauh jaraknya. Apalagi selama lebih dari 32 tahun metode penyelenggaraan pemerintahan terpusat di Jakarta dan daerah kerap tidak memiliki sejumlah kewenangan yang langsung terkait dengan kepentingan masyarakat.
Sejalan dengan itu, pemerintah pusat diharapkan lebih berkonsentrasi dan memegang kendali atas kebijakan-kebijakan yang bersifat makro dan strategis. Beberapa hal yang memang menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah pusat adalah berkaitan dengan kebijakan atas: keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis-nasional. Sehingga, energi pemerintah pusat tidak terlalu banyak tersedot untuk mengurusi sejumlah masalah yang berkembang di pelbagai daerah.

Kebijakan penyerahan kewenangan kepada daerah setidaknya menjawab dua soal. Pertama, memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengambil prakarsa pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, kesempatan yang baik ini tentu harus dapat ditangkap secara positif dan maksimal sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi dan kompetensi lokal yang ada. Kedua, pada level masyarakat, tentu kapasitas lokal senantiasa akan terus tumbuh manakala terbuka ruangdan kesempatan bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan diri. Kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini akan memberikan rangsangan baru bagi masyarakat untuk terus me¬ngembangkan segenap potensinya dalam rangka mengisi pembangunan.
Penguatan DPRD
Sebagai salah satu pilar demokratisasi di tingkat lokal, DPRD atau lembaga legislatif memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya mekanisme demokrasi di daerah. Sejauh lembaga DPRD menampakkan kecenderungan yang positif dalam melakukan tugas dan perannya sebagai lembaga yang membawa aspirasi rakyat.
Sedikitnya ada beberapa keuntungan yang dapat diraih melalui pemberdayaan dan penguatan lembaga legislatif atau DPRD. Pertama, peluang terjadinya demokratisasi di tingkat lokal jauh lebih luas ketimbang sebelumnya sehingga pemerintahan yang muncul pun semakin demokratis. Kedua, setidaknya dapat dihindari berakarnya budaya anarkisme ketika sebagian warga masyarakat mulai percaya bahwa hanya dengan tindak kekerasan mereka bisa memperoleh perhatian serius atas isu-isu yang tengah diperjuangkan. Ketiga, memberi peluang dan keleluasaan kepada para anggota untuk lebih aktif dan responsif terhadap problem-problem krusial dan aktual di masyarakat (Ryaas Rasyid, 2000). Keuntungan tersebut juga akan menunjang kepada tugas-tugas DPRD sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tugas itu antara lain, merumuskan kebijakan (regu-Liting), melakukan pengawasan (control) dan penyusunan unggaran belanja daerah (budgeting).
Pembangunan Tradisi Politik
Secara tidak langsung, otonomi daerah memberikan public sphere yang lebih luas dan berkembangnya tradisi politik yang berciri lokal. Selama masa sentralistis, praktek pcngelolaan negara cenderung mengarah pada uniformitas tradisi politik (monolitik) dengan pusat sebagai motor bagi ncluruh kegiatan politik yang berlangsung. Dengan adanya Otonomi daerah, masyarakat lokal memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan kreasi sesuai dengan tradisi-tradisi yang berkembang di daerahnya.
Efektifitas Pelayanan Eksekutif
Kebijakan otonomi daerah salah satunya adalah untuk lebih mendekatkan pengambilan keputusan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Mendekatkan proses pengambilan keputusan dan pelayanan dengan masyarakat bukan saja akan memotong panjangnya jalur birokrasi, melainkan juga dalam rangka efektifitas fungsi pelayanan eksekutif. Sebab, manakala kendala birokrasi mengemuka maka problem efektifitas fungsi pelayanan eksekutif menjadi terkendala. Hal ini berlaku di setiap jenjang kepemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peningkatan efektifitas fungsi pelayanan eksekutif dapat melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki.
Efisiensi Administrasi Keuangan
Hal ini menjadi semacam tantangan bagi implementator otonomi daerah untuk menjawab persoalan merebaknya KKN di era otonomi daerah. Pertanyaannya, apakah kebijakan otonomi daerah lebih banyak menekan terjadinya gcjala KKN, ataukah justru sebaliknya. Melihat kecenderungan yang terjadi, otonomi daerah tidak hanya mcmberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengurusi kewenangan dalam hal keuangan, menyusun anggaran, membuat kebijakan dan membelanjakannya, tetapi juga memberi ruang bagi munculnya sejumlah kontrol efektif dari masyarakat. Harapannya, dengan ketatnya kontrol dari masyarakat dan stakeholder masyarakat sipil seperti LSM dan asosiasi, maka potensi membesarnya praktek KKN dapat diminimalkan.
Desentralisasi Fiskal dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
Sebelum kebijakan otonomi daerah di Indonesia diimplementasikan, hampir 75 persen total pengeluaran negara secara langsung ditentukan oleh pusat, dan lainnya sebesar 10 persen ditransfer ke pemerintah daerah. Pengeluaran 10 persen yang ditransfer ke pemerintah daerah penggunaannya secara efektif dikontrol oleh pusat. Bahkan yang masih tersisa, sebesar 15 persen dari total pengeluaran negara, juga banyak dipengaruhi pusat melalui proses perencanaan sampai dengan persetujuan APBN. Jadi secara keseluruhan, distribusi dari tanggung jawab pengeluaran anggaran masih tetap sangat sentralistis.
Hal ini mengacu pada aturan saat itu yakni, Undang-undang No. 5 Tahun 1974 yang berisi pedoman resmi tentang distribusi tanggung jawab di antara berbagai jenjang pemerintahan. Dalam penjelasan lebih lanjut di PP No. 45/ 1992 diatur bahwa fokus tanggung jawab diserahkan pada pemerintah daerah tingkat II. Beberapa fungsi pemerintah tetap dipegang oleh pemerintah pusat, seperti urusan pertahanan, urusan peradilan, urusan luar negeri, dan urusan lainnya yang memang akan lebih efektif dan efisien bila ditangani pemerintah pusat.
Secara makro, kondisi ekonomi Indonesia masih belum menggembirakan akibat masih terimbas krisis yang berkepanjangan. Karenanya, saratnya problem perekonomian nasional yang tengah dihadapi oleh pemerintah sedikit banyak telah mengesampingkan pemberdayaan ekonomi yang berbasis di daerah.

DINAMIKA POLITIK LOKAL
Secara ideal, salah satu wujud nyata dari semakin luasnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semakin longgarnya sekat-sekat sukuisme dalam masyarakat kita yang tersebar di berbagai daerah. Hal tersebut diharapkan menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan Indonesia Baru, di mana kesadaran sebagai satu bangsa menjadi hal yang harus dikedepankan. Saat ini aspirasi masyarakat dari berbagai pelosok daerah semakin berkembang secara plural. Di sisi lain primor-dialisme. juga berkembang sangat kompleks. Munculnya aspirasi melalui kongres-kongres rakyat yang sifatnya sparatis merupakan fenomena baru yang kita cermati bersama. Salah satu contoh kongkret adalah Sidang Umum Rakyat Aceh dan Kongres Rakyat Papua. Wacana demikian jika terus dibiarkan berkembang tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintahan pusat akan menjalar ke daerah-daerah lain. Permasalahan tersebut antara lain belum terpenuhinya kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi demikian menyebabkan mereka sangat sulit terlibat dalam penentuan kebijakan nasional.
Program Gerbang Dayaku
Implementasi otonomi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah membuat isu sentral pembangunan yang berbasis pada proses pemberdayaan masyarakat yang disebut (gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai), yakni sebuah model pendekatan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan yang semua komponennya bersumber pada aspirasi dan potensi sumber daya yang dimiliki.
Visi dari Gerbang Dayaku adalah untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang "Madani" sejahtera, mandiri, dan berkualitas. Masyarakat madani adalah masyarakat yang agamis dan egaliter yang didasari atas kehidupan rukun dan damai berdasarkan masyarakat yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok sesuai dengan standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana mestinya.
Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang dapat menggunakan potensi dan sumber daya dirinya, untuk mengelola potensi sumber daya. Sedang masyarakat berkualitas adalah masyarakat yang memiliki peradaban kultur yang maju, memiliki ketrampilan, keahlian, dan pendidikan yang cukup memadai untuk menghadapi persaingan global.
Misi gerbang dayaku adalah memberdayakan seluruh komponen dan potensi masyarakat dalam sebuah wadah gerakan yang terencana dan terkoordinasi untuk me-wujudkan pembangunan Kabupaten Kutai sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dasar pemikiran dari misi tersebut adalah bahwa sekecil apapun potensi sumber daya anggota masyarakat pasti bisa didayagunakan dalam pembangunan.
Karakteristik atau sifat dasar Gerbang Dayaku adalah inklusif, partisipatif, metodis, empiris dan aspiratif. Metode adalah cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan metode yang dipakai dalam konsep Gerbang Dayaku meliputi beberapa metode dasar, yakni metode intervensi pekerjaan sosial, metode community development dan metode pemberdayaan (empowering).
a. Metode intervensi pekerjaan sosial, yakni pengembangan masyarakat dengan cara menyuntikkan nilai-nilai pembangunan ke dalam masyarakat agar masyarakat memiliki tata nilai baru untuk mendapatkan akses ekonomi/kesejahteraan.
b. Metode community development, yakni metode pengembangan masyarakat dengan cara membina kelompok-kelompok usaha masyarakat yang sudah ada menjadi kelompok usaha yang lebih modern dan berorientasi ke masa depan.
c. Metode pemberdayaan (empowering), yakni metode pengembangan masyarakat dengan memberikan penguatan usaha terhadap pengusaha/kelompok usaha masyarakat yang telah berkembang agar menjadi lebih maju dan modern.
Asas dari program Gerbang Dayaku adalah membangun kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai yang memiliki kepribadian Pancasila sesuai dengan prinsip dasar penyelenggaraan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Parameter adalah ukuran norma yang dapat digunakan untuk menentukan interval keberhasilan dan kegagalan dari sebuah program kegiatan. Sedangkan yang dijadikan parameter dari Gerbang Dayaku meliputi Kesejahteraan masyarakat, Parameter kemandirian, Parameter masyarakat berkualitas
Peran serta berbagai komponen masyarakat dalam Gerbang Dayaku menempati posisi sangat tinggi. Segenap komponen masyarakat itulah yang akan mewarnai sisi-sisi gerakan pembangunan yang telah direncanakan. Berbagai komponen yang diharapkan bisa terlibat antara lain Peranan Pemerintah, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peranan Masyarakat, peranan lembaga masyarakat, peranan investor swasta.
Mengurai Konflik Politik Lokal
Maraknya konflik politik seputar pemilihan kepala daerah (bupati, walikota dan gubernur) tak dapat dipisahkan dari semangat yang dibawa oleh UU No. 22/1999. Meski tidak secara langsung UU No. 22/1999 memberikan jalan bagi terjadinya konflik politik di daerah, khususnya yang dimediakan pada pemilihan kepala daerah, namun spirit otonomi itu telah mendongkrak naik nilai jabatan kepala daerah secara politis. Akibatnya, jabatan-jabatan itu menarik minat banyak orang untuk memperebutkannya. Ketika proses memperebutkan jabatan-jabatan politis itu tidak dibarengi oleh kompetisi secara adil, potensi konflik menjadi demikian terbuka. Tragisnya, beberapa eksponen di masyarakat masih belum beranjak dari tradisi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan tersebut. Tak heran jika praktek politik uang, penggunaan kekerasan, tekanan massa, serta politik dagang sapi kerap menyeruak di tengah-tengah proses pemilihan kepala daerah.
Praktik kotor yang kerap menyertai di dalam setiap proses pemilihan kepala daerah tersebut setidaknya telah mengubur sementara harapan UU Otonomi Daerah, yakni menciptakan ruang politik yang lebih terbuka, transparan dan demokratis di daerah. Padahal, di luar segala kekurangannya, UU Otonomi Daerah disemangati oleh spirit terjadinya kompetisi yang sehat dan elegan bagi semua eksponen masyarakat untuk turut serta membangun demokrasi di daerah.
Melihat pelbagai kasus munculnya konflik politik lokal dewasa ini, setidaknya ada benang merah yang dapat ditarik darinya. Pertama, sejumlah konflik politik lokal terkait dengan sikap, tindakan, dan orientasi kepentingan elite-elite politik lokal dalam proses politik di daerah, khususnya motivasi untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan di daerah. Karenanya kematangan elite politik lokal yang kurang memadai, baik yang duduk di DPRD, eksekutif maupun di luar itu, diyakini menjadi "penyebab" munculnya pelbagai konflik politik di daerah.
Kedua, konflik politik lokal selain kerap melibatkan massa bawah, juga selalu menempatkan elite politik pada posisi sublimatif, yakni sebagai pihak pemegang otoritas konflik. Keterlibatan elite politik lokal baik sebagai pelaku, pencipta maupun sebagai penggerak konflik politik lokal telah menjadikan konflik itu sarat dengan kepentingan politik. Karenanya konflik politik lokal dapat berlangsung lama dan berakar kuat di masyarakat.
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH: KEWENANGAN, PERIMBANGAN DAN KEHARUSAN (MENOLAK) REVISI
Otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan selain menjadi salah satu opsi kebijakan politik dalam rangka mempertahankan keutuhan nasional, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun derajat sosial seluruh masyarakat di setiap daerah. Dalam pengertian lain, sistem sentralisasi pemerintahan telah membawa bangsa dan negara ini ke situasi yang tidak terbayangkan sebelumnya, yakni gejala disintegrasi -upaya memisahkan diri (merdeka). Yang patut disayangkan adalah bahwa ternyata bangsa Indonesia harus menunggu (32 tahun) sampai datangnya krisis besar, sebelum semua pihak menyadari pentingnya desentralisasi sistem pemerintahan. Jika kita belajar dari sejarah, pengalaman pahit ini seyogianya tidak singgah di Indonesia. Sejarah sejumlah negara sesungguhnya telah memberikan contoh otentik tentang kegagalan sistem sentralisasi pemerintahan. Uni Soviet, misalnya, sejumlah wilayah yang semula masuk dalam federasi negara ini pada tahun 1990 lepas menjadi negara-negara independen. Sementara sebelumnya, sekitar tahun 1970, Pakistan juga pecah menjadi dua dengan lahirnya Bangladesh. Dengan pola yang mirip sebagian wilayah Malaysia di tahun 1960 memisahkan diri menjadi Singapura. Dalam konteks yang sama, Aceh, Irian jaya (Papua), bahkan Riau dan Maluku hingga sekarang masih menunjukkan potensi semangat untuk mandiri.
Karena itu, sulit untuk memahami kebijakan otonomi daerah di Indonesia sekarang ini tanpa melihat sejarah perkembangan otonomi daerah itu sendiri. Setidaknya terdapat dua sisi penting yang mesti dipelajari dari pendekatan historis, yaitu sisi kultural dan sisi politis. Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sejauh mana perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Jika dianalisis perkembangan otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, akan tampak bahwa perubahan-perubahan penerapan atau konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh perubahan-perubahan politik yang dilakukan oleh elite politik yang berkuasa saat itu. Ini terlihat dari peraturan perundang-undangan daerah seperti UU No. t tahun 1945, UU No. 2 tahun 1948, UU No. 1 tahun 1957, Penetapan Presiden (Penpres) No. 6 tahun 1959, UU No. 18 tahun 1965, dan terakhir pada saat itu UU No. 5 tahun 1974.
Dalam berbagai aturan otonomi daerah di atas hal yang terpenting dari konsepsi otonomi daerah sejak dari kemerdekaan 1945 hingga saat sekarang, adalah mengenai perubahan titik berat kebijakan untuk memberi otonomi daerah lebih terfokus pada artian desentralisasi. Perubahan titik berat ini terjadi pada kurun waktu tersebut. Jika pada UU No. 1 tahun1945 lebih menitikberatkan kepada aspek dekonsentrasi, maka UU No. 2 tahun 1948 mengarah kepada titik berat desentralisasi.
Karenanya pemerintah pusat mesti tanggap sasmito, cepat merespons agar gejolak yang muncul tidak merembet ke soal-soal yang lebih politis sifatnya. Sebab, jika Aceh, Papua, dan Riau masih merasa diperlakukan kurang adil, mereka akan menjadi sumber inspirasi bagi daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya untuk mengikuti jejak dalam mengupayakan pemisahan diri dari negara kesatuan ini.
Dalam konteks itu, diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 mesti dilihat dari perspektif bahwa ada kemauan politik di tingkat pusat dalam menata ulang hubungan antara pusat dengan daerah, baik dalam tataran pembagian kewenangan secara politik maupun dalam konteks yang lebih bersifat ekonomis. Artinya, terdapat rumusan baru tentang hubungan ekonomi dan politik dalam semangat membangun otonomi daerah.
Dalam bidang politik, misalnya, UU No. 22 tahun 1999 merupakan guidance yang sedikit memberi angin segar dengan diserahkannya sejumlah kewenangan ke daerah. Sementara UU No. 25 tahun 1999 merupakan panduan atau rujukan bagi pembagian pelbagai masalah ekonomi. Hal itu dapat dilihat dari tujuannya antara lain:
a) Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan per-ekonomian daerah,
b) Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan pasti,
c) Mewujudkan sistem perimbangan pusat dan daerah,
d) Acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah,
e) Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah dan
f) Pedoman pokok keuangan daerah.
Otonomi daerah juga berpretensi untuk mengurangi kesenjangan antara Pusat dan Daerah khususnya dalam hal mengentaskan kemiskinan melalui dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang herasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), serta Dana Alokasi Umum dan Khusus. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah 90%, BPHTB sebanyak 80%, dan penerimaan SDA dengan total 80% merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil. Memang kalau kita lihat dari Dana Perimbangan, Dana Perimbangan SDA pada sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, terkesan telah menguntungkan daerah. Namun itu semua belum sebanding dengan eksploitasi besar-besaran terhadap potensi sumber daya alam selama rezim Orde Baru berlangsung.
Substansi Kebijakan Otonomi Daerah
Sebagai sebuah kebijakan politik, otonomi daerah merupakan kebijakan yang memiliki sejumlah harapan bagi tercapainya sistem dan tata susunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memadai dalam upayanya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Shah dan Tompson (2002), kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah dilihat dari definisinya adalah kebijakan yang bagus. Kebijakan tersebut mengandung sejumlah nilai positif setidaknya dalam beberapa hal, seperti: mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat; memungkinkan partisipasi warga (citizen partisipation), pemberdayaan politik lokal (empowerment local politics); kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, memungkinkan kompetisi yang sehat antardaerah, menghindarkan monolitik kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi yang akan lebih tersebar.
Melihat konsepsi tentang otonomi daerah menurut Shah dan Tompson tersebut, sepintas tidaklah terlalu sulit bagi Indonesia untuk memulai menerapkan kebijakan tersebut. Sebab sejauh yang diketahui, publik (masyarakat) senantiasa merespons secara positif tentang kebijakan otonomi daerah. Apalagi jika dikaitkan dengan hakikat dan tujuan kebijakan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat penduduk daerah, memberikan peluang pendidikan politik termasuk praktek berdemokrasi, mengefisienkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan di daerah itu sendiri.
Persoalannya, implementasi dari sebuah kebijakan bukanlah hal yang sederhana karena menyangkut dimensi interpretasi maupun organisasi, di samping terkait dengan dukungan sumber daya yang tersedia.
Otonomi daerah kerap diinterpretasikan secara salah. Kesalahan dalam mengartikan desentralisasi tersebut dliebabkan oleh terbatasnya pemahaman umum tentang konsepsi pemerintahan daerah. Selain itu juga karena diskusi tentang otonomi daerah di tingkat pengambilan kebijakan dan publik lebih sering dimuati oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat politik jangka pendek, bukan didasari oleh semangat mengelaborasi permasalahan secara komprehensif.
Tantangan implementasi desentralisasi bukanlah persoalan yang hanya menyangkut persengketaan pemahaman definisi dan konsepsi saja, melainkan juga berkaitan dengan buruknya kondisi makro sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Buruknya kondisi tersebut juga tidak semata disebabkan oleh kegagalan praktek sentralisasi kekuasaan, namun sudah merambah jauh bahkan sampai ke persoalan eksistensi bagi sebuah bangsa yang sejatinya merdeka dan mandiri.
Keharusan (Menolak) Revisi
Sebagai sebuah kebijakan politik yang visioner dan berprospek di masa depan, UU otonomi daerah memang bukan sesuatu yang harus disakralkan sedemikian rupa sehingga menutup ruang dan peluang setiap komponen masyarakat untuk melakukan kritik dan koreksi terhadap substansi yang terdapat di undang-undang tersebut.
Sebagaimana dijelaskan di muka, undang-undang otonomi daerah bukan wilayah yang haram untuk diperdebatkan. Namun demikian, dengan adanya upaya dan usulan revisi oleh pemerintah pusat, yang menjadi pokok perhatian dan kajian dari sejumlah kepala daerah adalah tidak saja terbatas menyangkut substansi dan isi dari undang-undang tersebut, tapi lebih jauh lagi menyangkut aspek kontekstualisasi dari proses perubahan itu sendiri. Pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah apakah memenuhi kriteria kontekstual jika sebuah produk undang-undang mesti mengalami revisi manakala proses implementasi di lapangan belum sepenuhnya dapat dijadikan tolok ukur sebuah penilaian yang komprehensif dan menyeluruh. Persoalan singkatnya waktu uji coba dan pelaksanaan undang-undang tersebut juga merupakan pusat perhatian tersendiri dari berbagai pihak bahwa belum cukup waktu untuk mengetahui sejauh mana implikasi empiris dari proses pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan.

Sehingga dasar dan motivasi melakukan revisi tidak semata-mata berasal dari sejumlah wacana dan apologi pemerintah pusat dan sebagian pengamat tatkala ditemukan sejumlah deviasi (penyimpangan) yang tentunya belum diukur aspek keterpengaruhannya dari implementasi Undang-undang tersebut.
Alat Picu Baru Konflik Pusat-Daerah
Permasalahan dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), misalnya, merupakan masalah yang rawan dan berpotensi mengakibatkan lahirnya konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dana APBN (Pasal 78 ayat (2)). Pada Pasal 2 ayat (4) dijelaskan, pelimpahan kewenangan pusat kepada gubernur, atau bupati/walikota diikuti dengan pembiayaannya. Sementara itu menurut UU tersebut, keuangan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, juga dari dana perimbangan, pinjaman daerah. Dana perimbangan dalam hal ini adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya sumber keuangan daerah berupa DAU, DAK, PAD, hasil SDA, hasil bukan SDA, setara atau sama dengan beban biaya urusan yang diberikan (didaerahkan) ditambah beban urusan masa lalu yang masih ditanggung, dan beban biaya pembangunan.
jika suatu daerah justru mengalami defisit dan tidak memiliki dana cadangan tahun lalu, maka pemerintah pusatlah yang harus menyelamatkannya. Jika intervensi pusat juga tidak mampu menopang maka tidak berlebihan jika daerah tersebut mesti dilikuidasi. Ini yang kerap ditakutkan oleh daerah dalam ruang lingkup otonomi daerah. Makanya, kerap terjadi tuntutan dari daerah untuk memperbesar dana perimbangan. Di pihak lain pemerintah pusat tidak serta merta dapat menerima dan mengabulkan usulan kenaikan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tersebut.
Karena itu, meskipun otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah menggenjot potensi pendapatan asli daerah melalui berbagai pungutan dan retribusi, daerah tetap memiliki keterbatasan. Sebab faktanya sumber-sumber keuangan masih dikuasai oleh pusat. Apalagi jika dilihat dari jenis pajaknya, potensi yang ada di daerah umumnya relatif tetap kecil dan tidak merata antardaerah. Pemerintah Pusat masih tetap menguasai potensi pajak yang bernilai nominal tinggi, sehingga wajar saja jika kemudian daerah masih tetap berusaha menuntut dana perimbangan yang relatif tinggi.
Kebijakan otonomi daerah merupakan bagian integral dari lompatan besar di bidang ketatanegaraan dan arus besar demokratisasi. Karena itu, otonomi hanyalah langkah setapakyang mesti menjadi awal dari langkah besar lainnya dalam koridor gerakan demokratisasi. Dengan demikian, substansi dan implementasi menjadi penting artinya untuk menjaga marwah gerakan agar tidak terjerumus ke dalam jurang sentralisasi. Karena itu, secara kritis kebijakan otonomi harus ditempatkan sebagai kebijakan yang benar-benar diarahkan untuk menjadi pijakan atau kerangka dalam menguatkan fondasi nilai-nilai demokrasi. Pe-nyelenggaraan otonomi daerah juga mengharuskan untuk lebih mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.
Dalam konteks mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi di atas, hanya melaksanakan otonomi daerah semata tidaklah cukup. Hal itu harus dibarengi pula dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap dan perbuatan demokratis pada diri lembaga perwakilan rakyat daerah maupun kalangan birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
Kebijakan otonomi daerah yang bentuknya berupa Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 merupakan kebijakan yang sangat strategis. Kedua Undang-undang ini memiliki prospek bagi
munculnya pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya, dapat meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat daerah, pengembangan demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pe-ngembangan sumber daya manusia, yang semuanya diperuntukkan sebagai langkah menuju peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Otonomi daerah dalam skala nilai mesti menjiwai kebutuhan dasar masyarakat dan diorientasikan untuk membangun kemandirian daerah dan meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Sebab itu, kualitas otonomi daerah akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan-kebijakan yang ada itu dapat me-numbuhkan suatu prakarsa dari masyarakat, dan bukan ketergantungan masyarakat akibat kebijakan yang membatasi kreatifitas rakyat.
Kebijakan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan negara kesatuan yang diberikan secara luas dan utuh, tidak berarti ia bebas sepenuhnya menjalanlcan kekuasaan secara mutlak. Kebijakan itupun bukan berarti bebas pula untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut sekehendaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan antardaerah dan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Meski demikian, adanya perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah tidak diharapkan untuk memunculkan konflik yang berlarut-larut, sehingga mengganggu harmonisasi hubungan pusat dengan daerah. Karena itu, kebijakan otonomi daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa tentang pembagian kewenangan antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah agar hak dan kewajiban, fungsi dan peran serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah menjadi jelas.